JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPP Partai Golkar telah menggelar rapat pleno hari Senin (25/9/2017) kemarin. Salah satu rekomendasi rapat ialah meminta Ketua Umum Golkar Setya Novanto mundur dan menunjuk pelaksana tugas (Plt).

Ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar Kahar Muzakir mengatakan, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Novanto melalui surat. Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Golkar Idrus Marham menjadi penyampai aspirasi.

"Surat ditujukan kepada kajian, hasil kajian menurut Pak Nurdin Halid akan bersama sekjen akan disampaikan kepada Pak Novanto nah kan masih nunggu apa kata Pak Novanto ya kan," kata Kahar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Kahar juga enggan berandai-andai apakah keputusan pleno itu akan disetujui Novanto atau tidak untuk menunjuk Plt.

"Kan kewenangan Pak Novanto, kalau pun dia bilang saya tidak mau menununjuk Plt, itu kewenangan dia juga," katanya.

Kahar mengungkapkan, salah satu poin rekomendasi di rapat pleno kemarin yang meminta Novanto mundur lantaran terjadinya penurunan elektabilitas Golkar pasca penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.

"Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP, oleh karena itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," ungkapnya.

Hasil keputusan Novanto terhadap rekomendasi rapat pleno harian itu, kata dia, akan dibawa dalam rapat pleno pada Kamis (28/9/2017) besok.

"Ya salah satu. Kalau kemarin akan mendengar jawaban Pak Novanto menurut Pak Nurdin," tandasnya.(yn)