JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mengejar Setya Novanto pasca permohonan praperadilan dikabulkan.

"KPK kan bukan lembaga penegak hukum. KPK itu adalah kantor berita pemberantasan korupsi," seloroh dia di Gedung DPR Jakarta, Rabu (04/10/2017).

Selama ini, menurutnya, KPK banyak melontarkan hal yang tidak bermakna. Bahkan ucapan dari pihak KPK cenderung asal ucap.

"Isinya sih banyak omong kosongnya," sindir dia.

Lanjut, Fahri memberikan contoh ucapan omong kosong KPK yakni ketika KPK percaya ada anggota DPR yang menerima bancakan korupsi e-KTP sebanyak Rp 2,3 triliun. Fahri mengaku sudah mempelajari hal yang dipercayai KPK, ternyata itu merupakan kebohongan.

"Misalnya dia bilang Rp 2,3 triliun dipakai bancakan di DPR. Mana? Tidak ada. Bohong itu. Terus katanya ada anggota DPR yang kembaliin, itu siapa yang kembaliin?" tanya dia.

Diungkapkannya lagi, ada mantan anggota DPR yang mengembalikan dana yakni Djafar Hafsah. Ketika mengembalikan, Djafar mengakui uang didapat dari Mantan Bendahara Umum Demokrat, M Nazarudin.

"Tapi belum tentu itu uang e-KTP," kata dia.

Kemudian Fahri mempersoalkan ucapan KPK yang menyebut ada 14 nama anggota DPR, kembalikan uang bancakan e-KTP pada 2017.

Padahal uang itu didapat sejak 2010. Menurut Fahri anggota yang mengembalikan uang bisa diseret sebagai tersangka. Lantaran ada dugaan mereka yang mengembalikan ikut menikmati.

"Tiba-tiba kembaliin uang ke KPK. Siapa orang itu? Kenapa orang itu enggak jadi tersangka? Dia sudah nikmatin uang, paling tidak bunganya selama tujuh tahun. Kenapa dia enggak jadi tersangka? Kenapa yang belum jelas terima uang, dikoyak-koyak setiap hari," tandasnya.

Ironisnya tindakan itu, dipaksakan untuk diterima. Meskipun pengusutan korupsi di KPK banyak kejanggalan.

"Dan kita dipaksa menerima, logika konyol ini. KPK ini sebenarnya kekonyolan yang sudah kadung kita benarkan. Ini yang membuat nalar publik rusak," pungkasnya. (icl)