JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah banyak perusahaan BUMN mengambil porsi swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam proyek bisnis kecil.

"Saya terus terang merasa tersinggung karena kami merasa selama tiga tahun ini BUMN didorong bukan hanya berkonsentrasi mengembangkan diri, tapi bagaimana direksi dan manajemen menyadari masih banyak masyarakat berpendapatan sangat rendah," katanya kepada pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10/2017) malam.

Rini menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani saat Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kadin, Selasa (3/10/2017), yang menyebutkan bahwa BUMN dengan banyak anak perusahaannya berperan terlalu jauh sehingga berpotensi mematikan perusahaan swasta dan UMKM pada proyek tertentu.

Rini menjelaskan BUMN memiliki program yang beraneka ragam untuk membangun masyarakat berpenghasilan rendah menjadi mampu untuk melakukan kegiatan perekonomian.

BUMN, menurut dia, mendorong UMKM dari bisnis yang paling mikro, bahkan pada UMKM yang tidak bisa mendapat pinjaman modal dari perbankan karena dinilai berisiko.

"Kami berikan Rp500.000 sampai Rp3 juta, sekarang sudah bantu hingga 1,3 juta orang. Belum lagi, usaha mikro dari Rp5 juta sampai Rp25 juta dari BRI dan BNI," ujarnya.

Rini juga tidak menampik banyak anak hingga cicit perusahaan BUMN yang jumlahnya bisa mencapai 800 perusahaan.

Ia mencontohkan banyak BUMN membuat anak perusahaan dengan usaha sejenis, seperti rumah sakit yang mencapai 70 unit dan akan digabungkan dalam subholding rumah sakit BUMN.

Dia menilai dengan konsolidasi subholding anak perusahaan, maka perusahaan BUMN akan semakin efisien dan terbentuk standardisasi kualitas yang sama serta lebih baik.

"Sekarang bagaimana konsolidasi jadi efisien dan lebih baik pelayanannnya. Jangan lupa, BUMN itu perusahaan publik, jadi harus berpikir sustainability dan memberikan keuntungan," kata Rini. (plt/ant)