JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Belum berakhir tahun 2017, politikus Partai Golkar total telah menyumbangkan kadernya sebagai tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berikut adalah delapan politikus Partai Golkar yang ditetapkan KPK sebagai tersangka:
1. Anggota DPR RI 2009-2014 dan 2014-2019 Markus Nari. Markus menyandang dua status tersangka yakni kasus korupsi e-KTP dan dugaan menghalangi penyidikan e-KTP.
2. Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno. Siti ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa, 29 Agustus 2017. Dia diduga menerima uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah. Total nilai dugaan suap ini Rp 5,1 miliar.
3 Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Mukti ditangkap KPK bersama istrinya, Lily Martiani Maddari. Keduanya diduga terlibat suap fee proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong senilai Rp 37 miliar.
4 Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi, dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih. Iwan Rusmali diduga suap untuk pembahasan rancangan Perda tentang Penyertaan Modal untuk PDAM di ibu kota prov Kalsel.
5 Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. Tubagus menyerahkan diri ke KPK usai operasi tangkap dan di Cilegon. Dia diduga menerima suap dari swasta yang disamarkan melalui dana CSR ke klub sepakbola Cilegon United FC.
6 Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari. Rita menjadi tersangka terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Dia resmi diumumkan KPK jadi tersangka pada Selasa 26 September 2017.
7 Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. Dia jadi tersangka korupsi pengandaan Al-Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012. Dia telah divonis empat tahun dan memutuskan menerima putusan tersebut.
8 Anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha yang ditangkap tadi malam. Penangkapan tersebut diduga menyuap hakim Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara.
Aditya ditangkap bersama Ketua Pengadilan Tinggi Manado,Sudiwandono dan anggota DPRD Sulawesi Utara Marlina Moha. Walau sudah ditangkap, KPK belum mengumumkan status Aditya karena memiliki waktu 1 x 24 jam.
9 Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012. Namun penetapan tersangka tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto.
KPK disebut akan menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka karena KPK tidak bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). (aim)
