JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi III DPR Arsul menyarankan agar pemerintah membuka data keimigrasian soal jumlah WN Cina yang mengunjungi Indonesia.

Hal itu disarankan Arsul menanggapi banyaknya isu bahwa orang-orang Cina berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk melakukan penguasaan wilayah.

"Buka saja secara teratur masuknya orang asing, mana yang wisatawan dan mana yang pekerja. Kalau data itu tidak benar baru kita persoalkan," ujar Arsul Sani kepada TeropongSenayan, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, jika kabar membludaknya orang Cina di Indonesia tidak berbasis data dari keimigrasian, maka hal itu hanya isu.

Kecuali, kata Arsul, jika data keimigrasian tidak cocok dengan data instansi lainnya baru harus dipersoalkan. Tetapi, jika ingin dipersoalkan juga harus menggunakan data, tidak menggunakan isu-isu bohong untuk menyerang pemerintah.

"Itu ada datanya di Imigrasi, kalau mau menilai itu harus berbasis data imigrasi. Kecuali data Imigrasi itu tidak benar, tidak benar itu adalah data imigrasi dengan instansi lain itu beda. Itu baru kita persoalkan, tapi kan kesannya ini ada serombongan orang china datang naik bus dikawal polisi terus pada ramai, kan tidak bisa begitu menanggapinya," ungkap Sekjen DPP PPP itu.

"Lalu yang jadi permasalahan adalah ketika mereka datang itu ilegal atau legal. Permasalahannya sekarang kan kedatangan mereka itu belum jelas ilegal atau legalnya harus ada kajian dulu. Nanti kalau ilegal kan kita akan melakukan kunjungan spesifisik," tambahnya.(yn)