JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Hingga kini pemerintah belum merespons soal usulan sejumlah parpol dan kelompok masyarakat yang telah menyerahkan draf revisi UU Ormas. Hal itu membuat Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil kesal.
"Jangan sampai hukum itu membunuh demokrasi, atau sebaliknya. Jadi kalau mau jadi diktator jangan tanggung-tanggung lah," sindir Nasir saat berbincang dengan TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (3/11/2017).
Politisi PKS ini menegaskan, lahirnya UU Ormas tidak didasari dengan kegentingan yang mendesak.
Untuk itu, ia mempertanyakan tidak adanya aspek pembinaan dan peringatan terhadap Ormas yang dianggap keluar dari nilai Pancasila.
"Jangan sampai kemudian ada pihak yang mengatakan, pemerintah sedang berhalusinasi, seperti melihat fatarmogana," tutupnya.
Diketahui, Partai Demokrat telah menyerahkan naskah akademik revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (31/10/2017) lalu.(yn)
