PISPI Nilai Masalah Pertanian tak Bisa Diselesaikan Kementan Sendiri
Oleh Ferdiansyah pada hari Sabtu, 23 Des 2017 - 17:43:42 WIB

Bagikan Berita ini :

38WhatsApp Image 2017-12-23 at 09.23.25.jpeg
Sumber foto : Istimewa
Ketum PISPI Sunarso

BOGOR (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Ir. Sunarso, M.Si mengatakan strategi pembangunan pertanian Indonesia harus visioner dan integratif.

“Visioner mengandung arti bahwa apa yang akan dilakukan oleh pertanian Indonesia dalam time horizon 15-20 tahun ke depan sudah dapat diprediksi, bahkan 50 tahun sampai 100 tahun ke depan. Kemudian kenapa harus integratif? Pertanian tidak bisa dikerjakan oleh sarjana pertanian sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Pertanian sendiri, namun pertanian itu membutuhkan integrasi dari semua faktor-faktor dan unsur-unsur pendukungnya,” kata Sunarso dalam Seminar Nasional Outlook Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia 201, Jumat (22/12/2017) di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan tema “Memotret Kemajuan Pertanian dan Kesejahteraan Petani di Tahun Politik 2018”.

Di tempat yang sama, Sekjen Kementerian Pertanian menyampaikan pembangunan pertanian tidak akan pernah terlepas dari salah satu upaya menyejahterakan petani, maka SDM yang menggantungkan hidup di sektor pertanian harus dipedulikan dan dijaga.

“Kalau kita sepakat jika sektor pertanian ini adalah ruang ekonomi rakyat, maka perlu dipahami agar pelaku besar jangan masuk ke ruang tersebut. Pertanian harus tetap menjadi ruang ekonomi rakyat,” katanya.

Senada dengan dua pembicara di acara seminar, Rektor IPB yang juga ketua Dewan Pakar PISPI Dr. Arif Satria menyoroti rendahnya kesejahteraan petani yang terjadi saat ini.

“Rendahnya kesejahteraan petani tentunya akan berimplikasi terhadap banyak hal, salah satunya krisis regenerasi petani. Padahal, Pada beberapa tahun lagi kita akan mengalami bonus demografi, untuk itu ini merupakan saat yang tepat untuk mempersiapkan sumberdaya dalam pembangunan petani,” kata Arif.

Menurut Arif pembanguan tidak hanya bisa diselesaikan diatas kertas, dan mereduksi hal di lapangan, dan ini memang bukan hal yang mudah.

“Isu yang penting untuk diperhatikan terkait kondisi pertanian Indonesia saat ini untuk kedepannya yaitu SDM, pengembangan kawasan perdesaan, lahan, kemudian reforma agraria,” pungkasnya.

Acara seminar tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Prof. Ahmad Erani Yustika, Staf Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang Ir. Sudarsono, MM. Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Sigit Hardwinarto, Anggota Komisi IV DPR RI Ir. Ichsan Firdaus, Sekretaris Jenderal Forum Dekan Pertanian Se-Indonesia Dr. Jamhari, Petani Muda Nur Agis Aulia, Kepala Pusat Studi Agraria IPB Dr. Rina Mardiana, dan pengawasan kemitraan KPPU Dedy Sani Ardi Direktur. (icl)

tag: #kementerian-pertanian  #pispi  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING
DPR telah mengesahkan revisi UU MD3 yang memuat antara lain, pasal imunitas anggota DPR, dan tambahan kewenangan MKD termasuk langkah hukum/langkah lain terhadap siapapun yang merendahkan kehormatan DPR. Bagaimana menurut Anda?
  • Setuju
  • Tidak Setuju
  • Tidak Tahu