Opini
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Jumat, 27 Mar 2015 - 13:50:15 WIB
Bagikan Berita ini :

Ferdinand : Freeport dan Newmont Penjajah Ekonomi

24Ferdinand Hutahaen.jpg
Direktur eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean (Sumber foto : syamsul bachiar)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Perpanjangan ijin ekspor konsentrat yang diberikan pemerintah kepada PT Freeport dan PT Newmont adalah bukti nyata pemerintah berada dalam tekanan asing. Dengan kata lain, telah terjadi penjajahan ekonomi nasional.

Menurut pengamat Energi Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean, tekanan asing ini harus dilawan. Karena itu pemerintah jangan sampai lemah. "Penjajahan ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menurus," ujarnya kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (27/03/2015).

Lebih jauh kata Ferdinan, baik Freeport maupun Newmont telah mengekploitasi sumber daya alam di Papua dan NTB. Namun masyarakat di sana tetap saja miskin dan tak menikmati hasilnya. "Dua perusahaan asing mendapat dukungan oknum pejabat negara. Kuatnya para penjajah itu semakin ditopang oleh lemahnya pemerintah dan munculnya Soekarnois gadungan," tandas dia.

Ferdinand mengaku kecewa dengan kabinet kerja Jokowi. "Mulut bicara Soekarnois. Tapi fakta dan kebijakannya cenderung neolib," tegas mantan Barisan Relawan Jokowi Presiden.

Oleh karena itu, Ferdinand berharap Presiden Jokowi agar segera mewujudkan janjinya terkait Trisakti. "Jangan sampai hanya celotehan-celotehan tidak bermutu," ucapnya.

Seperti diketahui Presiden Jokowi telah menandatangani perpanjangan kontrak selama 6 bulan ke depan untuk dua perusahaan tambang raksasa yang beroperasi di Indonesia yakni Freeport dan Newmont. (ec)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #Kisruh Pertambangan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Membaca Keberlanjutan Fiskal dari Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara

Oleh Kamrussamad Wakil Ketua Umum KADIN INDONESIA Bidang Fiskal Moneter
pada hari Selasa, 15 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Prabowo Subianto tercatat telah dua kali melakukan penyegaran terhadap posisi Menteri Keuangan. Pertama, pada 8 September 2025, ketika Sri Mulyani Indrawati ...
Opini

OTT KPK di ATR/BPN: Ketika Urusan Pertanahan Menjadi Ujian Tata Kelola Negara

OTT KPK, pejabat ATR/BPN dan petinggi Summarecon: persoalannya bukan sekadar siapa yang ditangkap, tetapi bagaimana tata kelola pertanahan bekerja Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan ...