JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network Achmad Sulhy menyoroti kinerja jajaran PT Food Station Tjipinang Jaya yang tak mampu mengendalikan kenaikan harga-harga beras di Jakarta.
Dia menilai, perusahaan plat merah tersebut tak memainkan peran penting, bahkan disinyalir turut andil di balik melonjaknya harga beras akhir-akhir inni.
"Saya kira, peran PT Food Station dalam menetralisir atau menstabilkan harga beras di Jakarta nol persen. Melambungnya harga beras di DKI tentu kontraproduktif dengan harapan 'Membahagiakan Warga'," kata Sulhy kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Padahal, kata Sulhy, BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta yang juga mengelola Pasar Induk Beras Cipinang ini mengemban amanah untuk menjaga stabilitas harga, persediaan, sekaligus pasokan beras di Jakarta.
"Apa yang digembar-gemborkan bahwa mereka bisa menjaga stabilitas harga ternyata hanya klaim. Nyatanya sekarang harga-harga beras melambung tinggi, pasokan seret, bahkan perusahaan ini tak memiliki stok beras yang cukup," beber Sulhy.
Sulhy mengakui, kondisi melambungnya harga ini merupakan siklus tahunan karena sejumlah daerah produsen beras belum memasuki masa panen.
Namun, menurutnya, apbila PT Food Station bisa mengantisipasi, lonjakan harga beras di Jakarta bisa diantisipasi sedini mungkin.
Ia mengungkapkan, stok beras di Pasar Induk Cipinang berada dalam posisi terendah dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dirilis PT Food Station sendiri di website resminya, per januari ini stok 31 ribuan ton. "Bandingkan pada 2016 dan 2017 yang punya stok 46 ribu dan 34 ribu," terang Sulhy.
Dari sisi harga, tambah dia, tahun ini mengalami lonjakan harga yang begitu signifikan dibanding dua tahun sebelumnya. Per januari ini, harga beras melonjak di kisaran 11.000, naik jauh dari 2016 Rp 9.700 per kg dan Rp 9.500/kg pada 2017.
"Pertanyaan selanjutnya di manakah peran PT selaku stabilisator harga, stok, maupun pasokan beras di Jakarta?," sesal Sulhy.
Sulhy mengatakan, sekarang harga-harga sudah melonjak tinggi. Sementara BUMD pangan ini tak memiliki stok beras, pasokan juga berkurang.
"Bila pun ada stok, itu stok punya pedagang, bukan punya PT Food Station. Jadi, dimana pula peran PT Food Station sebagai buffer stock. Digunakan untuk apa saja PMD Rp 300 miliar tahun lalu, bila sekarang saja gudang PT Food Station tak punya stok?," katanya.
Karena itu, Sulhy meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon serius keadaan ini. Sebab, diakui Sulhy, ada kabar yang beredar, gonjang-ganjing harga beras bisa menaikkan atau bisa menurunkan presiden karena bisa memicu revolusi.
Sebaiknya, Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta yang baru dibentuk Gubernur DKI serius juga melakukan analisis optimalisasi PMD yang sudah digelontorkan kepada semua BUMD milik Pemprov DKI, termasuk kepada PT. JFS ini untuk pencegahan penyelewengan uang rakyat Jakarta yang seharusnya menghasilkan PAD dan solusi kebutuhan pangan bagi warga Jakarta.
"Bila terus-terusan begini, bukan tak mungkin nama Anies selaku Gubernur DKI Jakarta juga bisa tercoreng," katanya.
Ia juga meminta Anies segera memberikan teguran, sanksi, atau bahkan mencopot Direksi PT Food Station bila ternyata didapati BUMD ini tak bekerja secara maksimal sebagaimana mestinya. (aim)
