Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 31 Jan 2018 - 08:18:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Fahri Tak Setuju Perluasan Makna Zina di RKUHP

5Fahri-HD.jpeg
Fahri Hamzah (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak sepakat dengan perluasan makna zina pada pasal kesusilaan dalam Rancangan Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Hal itu diutarakan Fahri menanggapi ramainya petisi berisi penolakan terhadap perluasan makna zina di RKUHP yang ramai di media sosial sejak Senin (29/1/2018).

"Saya cenderung punya pandangan yang sama bahwa kita harus berhati-hati mengkriminalisasi privasi. Sebab itu bisa berbahaya. Itu bisa backfire," kata Fahri saat dihubungi awak media, Rabu (31/1/2018).

Lebih jauh, Fahri mengungkapkan, dalam pasal 484 ayat (1) huruf e RKUHP bisa menjadi alat untuk menjebak seseorang, yang notabene mempunyai motif lain ke depannya.

Maka itu, ia mengharapkan Panja RKUHP untuk berhati-hati dalam merumuskan pasal tersebut. Jangan sampai, kebebasan demokrasi yang ada sekarang justru membelenggu.

"Intinya hati-hati menerapkan pasal yang bisa mengkriminalisasi kegiatan pribadi orang," tuturnya.

"Pada dasarnya privasi orang itu wilayah yang harus kita biarkan. Karena itu akan jadi tanggung jawab orang itu. Baik secara sosial maupun keagamaan. Jangan terlalu banyak mendelik segala sesuat yang bisa disalahgunakan," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III, muncul usulan untuk memperluas pasal zina.

Selama ini, perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkawinan

Sementara, dalam RKUHP diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkawinan bisa dipidana dan termasuk dalam delik aduan.

Dalam pasal 483 ayat (1) huruf e RKUHP dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

Hal itu sontak membuat belasan ribu orang menandatangani petisi menolak perluasan pasal zina. Sejak diinisiasi pada Senin (29/1/2018) lalu, tercatat lebih dari 11 ribu orang mendukung petisi tersebut melalui situs Change.org.

Tunggal Pawestri, salah satu inisiator petisi, berpendapat, perluasan pasal zina berpotensi meningkatkan kriminalisasi terhadap privasi warga negara.(yn)

tag: #lgbt  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Tingkatkan Imun Tubuh, Masyarakat  Perlu Jaga Kegembiraan

Oleh Tommy
pada hari Jumat, 29 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Masyarakat perlu menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh, agar tak mudah tertular virus Covid-19. Salah satu cara yang mudah untuk meningkatkan kekebalan atau imunitas adalah ...
Berita

BNN Gerebek Gudang Narkotika di Cikarang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek gudang narkotika jenis sabu dan ekstasi di Jalan Puspa 1, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis ...