JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, mengaku pesimis pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum mampu membeli 51 persen saham PT. Freeport Indonesia. Bahkan, Eni memprediksi jika hal tersebut dilakukan maka, utang pemerintah akan semakin banyak.

"Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk mengambil alih divestasi saham anak perusahaan Freeport-McMoran milik Amerika Serikat itu," ungkap Politikus Golkar itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (31/01/2018).

Jika pemerintah tetap memaksakan dengan menugaskan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengambil alih saham Freeport, kata dia, dipastikan Inalum tidak akan mampu membayar secara tunai.

"Oke lah Inalum punya uang untuk membayar. Tapi saya yakini itu uang tidak ada cash. Pasti uang hutang," sindirnya.

Diingatkannya, pemerintah tidak perlu memaksa untuk membeli saham Freeport yang sangat mahal. Karena, hanya buang-buang uang saja.

"Belum lagi, kalau kita sudah punya saham 51 persen. Kita juga setor modal untuk smelter. Begitu banyak uang yang kita buang, tapi uangnya sendiri enggak ada. Ngapain maksain diri untuk miliki saham Freeport yang begitu mahal. Kita seperti beli Tanah Air kita sendiri," lirihnya.

"Kalau beli sahamnya dengan hutang, kapan uang kita kembali ?," tanya dia.

Sebaiknya, saran dia, pemerintah membuat kontrak baru dengan perusahaan tambang tersebut. Karena, kontrak karya Freeport habis di 2021 mendatang.

"Kalau memang memungkinkan kita selesaikan aja di 2021, kan selesai kontraknya. Kalau sudah selesai kontraknya ya kita mulai kontrak baru. Kita enggak perlu bayar uang yang segitu banyaknya," tegasnya.

Sebaiknya, kata dia, pemerintah bicara apa adanya terkait divestasi saham Freeport. Sebab hingga kini, proses dan progres ambil alih saham itu tidak jelas.

"Cerita apa yang terjadi sebenarnya. Jangan berbelit-belit enggak jelas, seolah membungkus bahwa kita mampu beli saham 51 persen. Sehingga dicari berbagai cara yang sebenarnya tidak mungkin," tandasnya. (icl)