Berita
Oleh mandra pradipta pada hari Senin, 05 Feb 2018 - 11:24:04 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Dorong Payung Hukum Listrik Panas Bumi

66hermankhaeron.jpg
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron (Sumber foto : ist)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mendukung adanya terobosan pengembangan pembangkit listrik panas bumi yang akan menjadi alternatif utama pada masa mendatang.

Hal ini, kata dia, selaras dengan makin berkembangnya penggunaan sumber energi terbarukan di tataran global.

"Saya yakin bahwa (panas bumi) ini akan menjadi alternatif utama pada masa yang akan datang," kata Herman saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Politisi Demokrat ini pun mendorong kebijakan energi panas bumi harus dibuatkan payung hukum. Sehingga, semua mekanisme yang akan dibangung tidak bertentangan dengan hukum.

"Hal itu dilakukan guna energi panas bumi dapat dikelola dengan baik," ucapnya.

Selain Undang-Undang Panas Bumi, lanjut dia, tentu juga harus ada yang menaungi seutuhnya menuju penerapan energi baru terbarukan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang disebut 'Ring of Fire' memiliki potensi besar energi panas bumi yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi listrik.

Herman juga mengemukakan bahwa geotermal atau panas bumi memiliki potensi hingga sebesar 29.000 megawatt (mw) di seluruh pelosok nusantara tetapi yang terpasang baru sekitar 1.600 mw.

"Maka itu, ini harus kita dukung dan dorong agar bisa terealisasi," tandasnya.

Diketahui, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mengkaji penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala kecil untuk kawasan terpencil. (plt)

tag: #komisi-vii  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Putusan MK Soal Sisa Kuota Internet, Wakil Ketua Komisi I: Berikan Perlindungan Lebih Kuat Kepada Hak Konsumen

Oleh Fath
pada hari Minggu, 26 Jul 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai ...
Berita

Pekerja Migran Indonesia Jadi Korban TPPO, Dijanjikan Kerja di Turki Berujung ke Libya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Polda Metro Jaya mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia secara nonprocedural. Para korban ...