Ini Empat Pasal Kontroversi UU MD3 yang Rawan Gugatan
Oleh ferdiansyah pada hari Selasa, 13 Feb 2018 - 09:40:06 WIB

Bagikan Berita ini :

16reni2.JPG
Sumber foto : ist
Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati

 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagai undang-undang. Hanya saja, terdapat empat pasal kontrovesrsi yang rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, keempat pasal itu adalah penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, hak imunitas DPR, kewenangan untuk memanggil paksa, dan bisa memidanakan orang yang menghina DPR. Dari dua pasal tersebut, PPP sangat getol mempersoalkan penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, serta hak imunitas anggota dewan.

Menurut Arwani, publik berhak mengajukan gugatan peninjauan kembali (juducial review) ke MK jika tidak berkenan atas pengesahan tersebut.

"Semua Undang-Undang yang telah disahkan DPR terbuka untuk di-judicial review. Hak masyarakat untuk melakukan judicial review," kata Waketum PPP itu di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Menurut Arwani, kewajiban penegak hukum mendapat izin Presiden untuk memeriksa anggota Dewan yang terjerat kasus sudah dibatalkan MK. Namun, dalam hasil revisi itu, kewajiban tersebut justru dihidupkan kembali. Oleh karenanya, dia menilai hasil revisi yang bertentangan dengan putusan MK itu pantas digugat.

Pasal yang juga tak kalah rawan adalah penambahan kursi pimpinan DPR/MPR. Dalam pandangan Arwani, pasal ini menunjukkan terjadinya kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia.

"PPP melihat pasal 247A (soal penambahan kursi pimpinan) itu sebagai kemunduran kerja legislasi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyatakan pasal penambahan kursi pimpinan DPR/MPR itu belum saatnya disahkan.

"Kami memutuskan walk out karena MD3 belum saatnya untuk disahkan," katanya.

Reni juga mempersoalkan penunjukkan langsung pimpinan MPR dan DPR. Menurut dia, seharusnya pimpinan baru tersebut dipilih, bukan dijatah untuk partai tertentu.

"Pasal 427 huruf c itu bunyinya diberikan untuk pimpinan MPR, kan ini tidak etis," tegasnya. (plt)

tag: #revisi-uu-md3  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca TeropongSenayan Yth

Dalam beberapa hari terakhir, teror bom mengguncang Tanah Air. Rakyat, pemerintah, dan aparat kaget, terkejut dan terkesima. Marah, kesal, cemas, was-was serta ekspresi sejenis muncul bersamaan.

Harapan akan segera terbitnya revisi UU Anti Terorisme menyeruak di tengah perbincangan publik. Polemik pun turut menghangatkan harapan itu.

Bagaimana pandangan Anda tentang penerbitan revisi UU Anti Terorisme :

  • Perlu, segera terbit
  • Dibahas dan dikaji terlebih dulu
  • Tidak perlu
LIHAT HASIL POLING