Seorang pimpinan partai Gerindra, kemarin lalu, mengirimkan japri ke saya sebuah berita situs online nasional yang memberikan judul "presiden harus orang Jawa", di mana disitu Prabowo, sambil menyinggung nama yang ada "no" nya, yang bisa jadi presiden hanya orang Jawa, sedang Fadli Zon, tanpa nama Jawa, tidak mungkin jadi presiden.

Dalam pidato ulang tahun ke 10 Gerindra, yang dapat diakses di YouTube, urusan nama Jawa ini berkali kali diulangi Prabowo, sehingga mengesankan bahwa urusan orang Jawa sebagai syarat bagi capres 2019 menjadi serius bagi Partai Gerindra saat ini. Bukan lagi sebuah candaan (joke) pidato

Soal Jawa sebagai syarat presiden itu, kemudian diberitakan berbagai media nasional. Dan itu tentunya perlu menjadi perhatian kita.

Mengapa perlu diperhatikan? Pertama, soal Jawa vs non Jawa ini adalah polemik lama bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan.

Sejarah mencatat konsep Jawa dalam gerakan kebangsaan kita sangat kental diawal2 pergerakan. Dr. Soetomo, pendiri Budi Utomo, ketika diskusi di Studie Club di Soerabaja, tahun 20an, bahkan pernah mengejek Haji Agus Salim bukan "orang kita". Namun, semakin matang gerakan politik kebangsaan, dan mulai di gulirnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa alterntif selain Jawa, saat itu, perlahan-lahan ke Indonesian semakin menguat. Robert Elson, mengutip Bernard Dahm, dalam The Idea of Indonesia, 2008, mengatakan bahwa selain kematangan para tokoh2 perjuangan bangsa kita, ada faktor lain, yakni ke Indonesiaan itu sekaligus sebagai pilihan dari alternatif lain yakni politik yang berbasiskan agama Islam.

Adanya Bangsa Indonesia dan negara Indonesia, sejak perjuangan, Sumpah Pemuda, hingga proklamasi kemerdekaan, tentunya merupakan sebuah keniscayaan adanya bangsa baru, yang bertumpu pada dua hal yakni 1) Bangsa ini mempunyai historis sebagai sebuah bangsa yang satu di masa lalu. Contoh baiknya terwujud dalam himpunan kerajaan di bawah Sriwijaya maupun Majapahit. 2) Indonesia merupakan sebuah cita cita besar yang akan diwujudkan dalam suasana Indonesia merdeka. Indonesia Raya.

Tumpuan pertama yang bersifat historis ini, merupakan pernyataan bahwa suku suku bangsa kita adalah inti dari keberadaan Indonesia. Antony D. Smith, sosiolog Inggris, misalnya mengetengahkan pandangannya, bahwa inti (core) dari sebuah bangsa seperti suku suku pembentuk bangsa itu, merupakan syarat adanya sebuah bangsa.

Para pendiri bangsa kita juga meyakini hal di atas, sehingga mereka tidak mencantumkan harus orang Jawa sebagai syarat Presiden. Mereka malah mencantumkan kata Pribumi atau Indonesia Asli sebagai gantinya.

Dengan demikian, kita melihat bahwa bukan orang Jawa, seperti Professor Habibie, akhirnya pernah menjadi presiden di Indonesia.

Pertanyaan kita tentang mengapa Prabowo masih mengangkat isu presiden harus orang Jawa masih membutuhkan jawaban. Apalagi di acara sakral partainya, sebuah partai besar. Bukankah Prabowo adalah mantan tentara yang keindonesiannya seharusnya 100%?

Perhatian kita selanjutnya, atau yang kedua, adalah pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dihadapan Anies Baswedan. Anies Baswedan, meski belum pernah di survey sebagai calon Presiden, namun potensinya menghadapi Jokowi sudah dirasakan kaum oposisi dan masyarakat luas.

Prabowo dalam konteks ini bisa dimaknai ingin membatasi ruang gerak Anies Baswedan, agar tidak masuk ke gelanggang yang hanya boleh dimiliki orang Jawa, calon presiden.

Sebagai politisi, sikap Prabowo tentunya dapat dimaklumi. Prabowo tidak ingin (merasa) dikhianati Anies Baswedan, sebagaimana pernah dipersepsikan publik dia mengalaminya di masa sebelumnya, ketika mendukung Jokowi dan Ahok. Namun, sebagai negarawan dan cucu pendiri republik ini, Prabowo kurang sensitif mengulas lagi soal Jawa vs non Jawa yang sudah selesai di masa lalu.

Anies, Pribumi dan Keadilan Sosial

Kehadiran Anies dalam pentas politik nasional semakin nyata. Hal ini karena Anies menghadirkan isu pribumi dan keadilan sosial.

Isu pribumi, meskipun secara formal mengalami restriksi, namun secara faktual sangat nyata dan membesar saat ini. Bangsa Indonesia mengalami marginalisasi secara sistematis, baik oleh oligarki bukan pribumi maupun asing. Prabowo menyinggungnya dalam pidato ulang tahun Gerindra kemarin lalu. Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menyinggungnya dalam baca puisi karya Denny JA "Indonesia Bukan Kami Punya". Tokoh2 oposisi seperti Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri, Hatta Taliwang dll. masuk penjara tahun lalu dituduh makar, akibat gerakan ini. Isu pribumi menjadi tuan di negeri sendiri menjadi wacana mainstream. Jokowi sendiri akhirnya sudah melakulan hal yang sama, dengan meminta Jusuf Kalla, Aburizal, Tito Karnavian masuk dalam agenda ini. (Tito dalam catatan penulis menyampaikan terbuka dihadapan aktifis 2 di Jakarta).

Isu pribumi yang dihadirkan Anies, berbeda dengan lainnya, karena digandengkan dengan agenda keadilan sosial secara nyata. Berbagai program bertumpu pada "people centre economic" menjadi agenda utama Anies. Hal ini membuat Anies menjadi pemimpin yang ideal jika ingin dirujuk pada Bung Karno atau proklamator lainnya, satu kata dengan perbuatan: keadilan Sosial.

Indonesia Ke depan

Soal siapakah pribumi itu, kita akan perdebatkan nanti. Sosiolog Smith dan Ben Anderson misalnya berbeda melihat fenomena ini. Namun, ruang lingkup kita saat ini adalah melihat Jawa vs Non Jawa sebagaimana yang dimau Prabowo. Dalam hal ini selayaknya kita mengubur dalam dalam konsep presiden harus orang jawa. Lihatlah fenomena dua Jawa memperebutkan Gubernur di tanah Batak/Melayu saat ini? Apakah kita kecewa? Apakah orang Batak/Melayu kecewa?

Tantangan terbesar bangsa ini adalah mengembalikan hak rakyat: keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berbagai riset, seperti World Bank maupun Megawati Institute pada akhir 2017, memperlihatkan pada kita bahwa bangsa ini semakin jauh dari cita cita kemerdekaan. Tidak nampak gunanya kemerdekaan ini buat seratusan juta orang miskin.

Olehkarenanya sebuah perspektif yang harus dijadikan arus utama bangsa kita kedepan adalah Keadilan Sosial. Bukan soal Jawa vs. non Jawa.(*)

TeropongKita adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongKita menjadi tanggung jawab Penulis