JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Majelis Ormas Islam (MOI) dan Majelis Intelektual dan Ulama Indonesia (MIUMI) menolak adanya propaganda internasionalisasi penyelenggaraan haji dan umroh serta urusan dua kota suci.

"Internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah akan menimbulkan problema besar dan perselisihan yang sangat berbahaya. Selain itu juga dapat memicu situasi chaos dalam pelaksanaan ibadah haji, bahkan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dua tanah suci dan wilayah sekitarnya," Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nazar Haris dalam konferensi pers di AQL Islamic Center, Jakarta, Kamis (15/02/2018).

Nazar menjelaskan, pemerintah Saudi Arabia selama ini telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam penyelenggaraan ibadah haji serta urusan dua kota suci tersebut.

“Hal ini terbukti dengan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta perluasan keduanya belipat-Iipat ganda serta pembangunan jalan dan sarana-prasarana yang sangat berkwalitas demi kemudahan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, dan Saudi Arabia terus menerus membuat kedua masjid suci tersebut semakin besar dan indah dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu hadir perwakilan MIUMI KH Bachtiar Nasir, Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara, Nazar Haris anggota Majelis Ormas Islam, Bambang Santoso Ketua Dewan Masjid Bali atau MUI Bali , Prof Dr Musni Rektor Universitas Ibnu Chaldun dan Dr. Haikal Hasan Ketua Aliansi Anti Syiah DKI.

Dunia saat ini diguncangkan oleh propaganda internasionalisasi dua Tanah Suci yakni Makkah dan Madinah. Propaganda internasionalisasi Makkah dan Madinah ini bukanlah hal yang baru. Pada dekade 80-an propaganda pernah dipopulerkan oleh pemimpin Revolusi Iran, Ali Khomeini.

Pada saat itu, Khomeini meminta agar pengelolaan dua Kota Suci umat Islam itu dikelola oleh Komite Islam Internasional dan tidak lagi di bawah Kerajaan Saudi Arabia.(yn)