JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengaku prihatin dengan banyak beredarnya baja asal Tiongkok di Indonesia yang tak memilikipersyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana diatur pemerintah.
Akibatnya, kata dia, produk tersebut tidak bisa terjamin keamanan dan keselamatannya.
"Pemerintah harus pro aktif mengatasi masalah ini. Karena menjamurnya pabrik peleburan baja teknologi tungku induksi relokasi dari Tiongkok tidak memiliki standar keamanan dan keselamatan ini beredar bebas di pasaran, sangat mengkhawatirkan," ujar Politikus PDIP itu saat dihubungi di Jakarta, Minggu (22/4/2018).
Padahal, menurut Darmadi, Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) sangatlah penting dalam setiap produk, termasuk baja.
SNI, kata dia, penting untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang belum teruji keamanannya.
"SNI bukan hanya sebatas label, masyarakat harus mendapatkan pencerahan tentang apa itu SNI dan fungsinya. Berbahaya sekali jika beredar produk tidak ada SNI termasuk baja. BSN harus mensosialisasikan tentang pentingnya SNI," tegas Bendahara Umum Megawati Institute itu.
Namun demikian, Darmadi mengatakan, terkait tidak adanya label SNI dalam produk baja yang dijual bebas tidak bisa juga serta merta menyalahkan pihak toko. Tetapi yang harus distop adalah dari pihak produsen.
"Jika SNI-nya palsu, harus diusut secara hukum. Jika hanya dilakukan dengan merazia itu bukan solusi," sambung Koordinator Komite Perekonomian DPP PDI Perjuangan ini.
Karena itu, Darmadi menyarankan, agar pemerintah mengatur dengan membuat regulasi yang tegas supaya tidak terus menjamur pabrik-pabrik pembuat baja nonstandard eks China di Indonesia.
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi ada dua registrasi SNI produk baja di Indonesia, yakni eks besi banci dan besi beton tulangan.
"Kedua-duanya markingnya sama, sehingga konsumen tidak mengerti, apakah besi beton yang dibeli aman atau tidak untuk dipakai di sektor konstruksi," ungkapnya.
"Jadi, terkait persoalan ini, bukan hanya produsen baja nasional yang kalah berkompetensi, tapi juga konsumen yang paling dirugikan, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, pada tahun 2016 silam, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) juga pernah melakukan sidak lantaran produk baja tulangan beton (BjTB) yang ada di pergudangan PT Srijaya Steel Pamulang, Tangerang Selatan, diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pemilik pergudangan PT Srijaya Steel, Akiong mengemukakan selama ini dia mendapatkan pasokan produk baja tulangan beton dari dalam negeri.
Meski dipasok dari dalam negeri, ironisnya, produk baja tulangan beton diproduksi oleh pabrik asal China yang tidak memiliki sertifikat terhadap produk layak dipasarkan.
"Pabrik China yang tidak punya sertifikat. Itu yang jadi masalah, Pak," ujarnya kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kemendag, Syahrul Mamma, di lokasi sidak, Pamulang, Kamis (14/4/2016).
Lebih lanjut, dia menerangkan, pabrik China tersebut bila memproduksi pasokan produk baja tulangan beton, maka tidak mencerminkan kekuatan, sehingga akan mudah patah. Sebab, pabrik tersebut tidak memiliki kontrol terhadap kualitas (quality control) pada produk yang sudah diproduksi.
"Hasil produksi pabrik China ini kalau dipakai, patah. Enggak ada quality control. Bisa murah, makanya kita beli," imbuh dia.
Dia menambahkan, pabrik asal China tersebut telah membuka pabriknya di beberapa wilayah, antara lain di Serang, Cilegon, Bekasi, dan Balaraja.
"Buatannya di Indonesia. Tapi pabrik China yang ada di sini. Serang, Cilegon, Bekasi, Balaraja," pungkasnya. (Alf)
