Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 01 Mei 2018 - 06:25:42 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Terima Vonis 15 Tahun Novanto

9Laode2.jpg.jpg
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (Sumber foto : ist)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tidak akan mengajukan banding terhadap vonis 15 tahun penjara terdakwa korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (SN).

"Berhubungan apakah KPK akan banding dari putusan yang ditetapkan oleh hakim pada kasus SN, KPK menerima putusan tersebut tidak akan melakukan banding karena kami memanggap itu sudah lebih dari dua per tiga," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Dalam perkara korupsi KTP-el, Novanto telah divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat kasus terjadi dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto.

Menurut Syarif, apa yang telah disangkakan dalam dakwaan terhadap Novanto hampir seluruhnya diadopsi oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut.

"Sehingga, tidak alasan yang bisa kami pakai untuk banding. Kami nuntut 16 tahun dan diputus 15 tahun dan semua yang lain-lain itu dikabulkan oleh majelis hakim," ungkap Syarif.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa lembaganya sudah memutuskan menerima putusan itu karena akan fokus pada tahap lebih lanjut.

"Tahap lebih lanjutnya itu mencermati fakta-fakta persidangan dan melakukan pengembangan perkara KTP-e untuk mencari pelaku yang lain. Kami menduga masih ada pihak-pihak lain baik dari sektor politik, swasta maupun kementerian dari sektor birokrasi yang harus bertanggung jawab dalam proyek KTP-e, yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun ini," tuturnya.

Selain itu, menurut Febri, KPK juga akan mendalami fakta-fakta lain terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara Novanto.

Sebelumnya, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Vonis Setya Novanto terhitung lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp5 miliar subsider 3 tahun penjara.

Majelis hakim yang terdiri atas Yanto sebagai ketua majelis hakim dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Sukartono juga mencabut hak politik terdakwa untuk menduduki jabatan tertentu selama beberapa waktu.

"Mencabut hak terdakwa dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemindaan," ungkap hakim Yanto.

Hakim pun menolak permohonan Setya Novanto sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) seperti dalam tuntutan JPU KPK.(plt/ant)

tag: #korupsi-ektp  #kpk  #setya-novanto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Hasto Sebut Wajar Bila Masyarakat Anggap New Normal Terlalu Buru-Buru

Oleh Givary Apriman
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagian masyarakat berpendapat pemerintah terlalu terburu-buru mengeluarkan kebijakan new normal di masa pandemi corona yang masih terus meningkat. Sekjen PDIP Hasto ...
Berita

Rumor Usulan Rizal Ramli Masuk Kabinet, Pengamat Sebut Ada Banyak Syarat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Mantan tokoh pemerintahan yang juga ekonom, Rizal Ramli, digadang-gadang untuk masuk dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, kata mereka yang mengusulkan ...