JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo menyarankan agar pihak-pihak yang tengah berkonflik di internal PT. Garuda Indonesia untuk duduk bareng demi mencari jalan penyelesaian yang terbaik.
Menurutnya, ketimbang mengedepankan ego sektoral masing-masing, justru akan merugikan masyarakat banyak, apalagi jelang mudik lebaran seperti saat ini.
Demikian disampaikan Sartono saat menanggapi rencana aksi mogok massal pilot maskapai Garuda saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/6/2018).
"Tentu sebagai wakil rakyat kita mendorong terus langkah-langkah perbaikan. Pilot, bersama-sama Direksi perlu duduk bareng, bangun dialog yang konstruktif sehingga bisa ditemukan win win solution!," kata Politikus Demokrat itu.
Perlu dipahami, kata dia, di satu sisi tuntutan yang diajukan para pilot juga penting untuk diperhatikan oleh managemen Garuda.
"Dalam bisnis transportasi udara, pilot merupakan salah satu komponen strategis, bahkan bisa kita sebut sebagai jantungnnya perusahaan," ujarnya.
"Saya pikir semua stakeholders harus duduk bersama dengan kepala dingin untuk dapat mengurai duduk permasalahanya. Dan dapat menentukan sikap apa yang harus dijalankan dalam mengatasi hal ini agar tidak berlarut-larut," sambungnya.
Saat ditanya apakah Kementerian BUMN perlu melakukan perombakan direksi PT. Garuda Indonesia untuk mengurai persoalan.
"Dari dulu saya sebagai anggota DPR Komisi VI selalu wanti-wanti mengingatkan kepada pemerintah setiap mengganti pimpinan BUMN harusnya dipilih orang-orang yang dapat meningkatkan kinerja BUMN tersebut dan dapat mendatangkan manfaat untuk rakyat dan Negara," katanya.
"Jangan sampai penunjukan direksi, komisaris dijadikan alat politik dan bagi-bagi kue kekuasaan. Dan juga jangan sampai kinerja BUMN di intervensi oleh kekuasaan. bahaya BUMN-BUMN tidak akan maju-maju bisa-bisa malah tutup," tandasnya.
Menyikapi hal ini, Sartono juga berjanji akan mewacanakan pemanggilan pihak-pihak yang tengah berkonflik di internal maskapai plat merah itu.
"Insya Allah akan saya usulkan dalam rapat Pleno komisi agar secepatnya memanggil pihak-pihak terkait," ungkapnya. (Alf)