Zoom
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 15 Apr 2015 - 15:41:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Imbas Bocoran Aib Pemenangan Jokowi, DPR Harus Panggil KPU-Luhut

99luhut.jpg
Luhut Panjaitan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai kalau sedot data KPU Pilpres 2014 yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan sulit dibuktikan. Meski itu aib pemenangan Jokowi, namun harus dibuktikan.

Kendati demikian, hal ini juga tidak bisa dianggap main-main karena menyangkut keabsahan Jokowi sebagai presiden. Oleh karenanya agar semua bisa terang benderang Ray menyarankan agar Komisi II DPR memanggil KPU dan Luhut Panjaitan.

"Saya kira Komisi II DPR harus memanggil KPU dan Luhut biar mereka klarifikasi permasalahan yang terjadi. Biar tidak simpang siur seperti sekarang ini," kata Ray kepada TeropongSenayan, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Sementara itu Ray mengharapkan juga kepada Akbar Faisal untuk buka suara ke publik soal sedot data Pilpres 2014 secara rinci. Sebab politisi Nasdem tersebut adalah orang yang pertama kali membongkar masalah tersebut.

"Ya kalau seperti ini pasti permasalahan tidak akan selesai bila Akbar terus menutup-tutupi," ujarnya. (Iy)

tag: #Teknologi sedot data kpu  #kecurangan pilpres 2014  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...