JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Guna mencegah terjadinya perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), aka kedua negara perlu berunding. Perundingan harus dilandasi prinsip saling menguntungkan.

“Tapi, kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan. Jadi, tim perunding RI harus menolak jika AS menjadikan Freeport Indonesia (FI) sebagai faktor untuk menekan Indonesia,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/7/2018).

Karena itu kata Bamsoet, pimpinan DPR perlu mengingatkan pemerintah karena AS mengancaman perang dagang dengan Indonesia, ketika proses negosiasi divestasi saham Freeport Indonesia (FI) sudah mendekati tahap final, atau saat pemerintah RI sudah berhasil memenangkan negosiasi dengan Freeport McMoran selaku Induk FI.

Menurut politisi Golkar itu, tidak mudah memenangkan negosiasi ini karena Freeport McMoran selalu bersikeras mempertahankan posisi mayoritas kepemilikannya di FI. Sehingga membutuhkan waktu 3,5 tahun untuk memenangkan negosiasi itu. Bahkan diwarnai tekanan AS.

Dalam proses negosiasi itu kata Bamsoet, Indonesia sempat ditakut-takuti, saat manajemen Freeport mengungkap bahwa salah satu pemegang saham Freeport McMoran, yakni Carl Icahn, adalah staf khusus Presiden AS Donald Trump.

Seperti diketahui, Kemenangan pemerintah RI dalam negosiasi divestasi saham FI sudah ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum dengan Freeport McMoran selaku induk FI. Penandatanganan HoA itu membuka jalan bagi pemerintah Indonesia mengakuisisi 51% saham FI.

Sebelumnya, ditengah berlangsungnya proses negosiasi divestasi saham FI itu, AS tiba-tiba mengultimatum perang dagang dengan Indonesia. Dan, sebelum perang dagang dengan Indonesia itu benar-benar dilakukan, AS meminta dilakukannya perundingan dengan Indonesia.

Dengan demikian, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dijadualkan berunding dengan Perwakilan Perdagangan AS atau USTR (United State Trade Representative) pada akhir Juli 2018. Perundingan itu akan membahas sejumlah produk ekspor Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus AS berupa keringan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP).

Untuk mencegah perang dagang RI-AS, pimpinan DPR mendukung penuh perundingan Mendag RI dengan USTR. Namun, juru runding Indonesia harus memrioritaskan kepentingan nasional dan mampu menolak jika AS menggunakan isu divestasi saham FI sebagai faktor penekan.

Keberhasilan Indonesia mendorong Freeport McMoran melepaskan posisi mayoritasnya di FI sudah diumumkan kepada masyarakat. Dan, masyarakat pun mengapresiasi keberhasilan itu.

“Jadi, apa pun alasan dan tujuannya, Indonesia tidak boleh mundur setapak pun dari posisi HoA antara PT . Inalum dengan Freeport McMoran yang ditandatangani pekan lalu itu,” pungkas Bamsoet.(yn)