JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gubernur DKI Anies Baswedan diminta segera mendefenitifkan pejabat yang masih berstatus Pelaksana tugas (Plt).

Sebab, hal tersebut berpengaruh terhadap serapan anggaran. Hingga pukul 12.50 WIB, Selasa (24/7/2018), penyerapan belanja langsung baru RP 9.665 triliun atau 24 persen, dari total anggaran belanja langsung Rp 40.175 triliun.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Mohamad Ongen Sangaji mensinyalir, pejabat Plt tidak berani menekan anggaran untuk menjalankan program karena takut berurusan dengan hukum. Sebab, mereka menilai jabatan Plt kewenangannya tidak penuh.

’’Setiap saya turun ke bawah warga mengeluhkan. Pembangunan jalan juga lambat. Ada beberapa tembok kali hampir roboh, kali belum dikeruk, dan pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran besar tak jalan,’’ kata Ongen di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu mengungkapkan, pejabat vital di lingkungan Pemprov DKI masih bersatatus Plt. Di antaranya, Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas perumahan-pemukiman, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

Selanjutnya, Badan kesatuan bangsa dan politik serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurut dia, ini efeknya sangat besar ketika Anies-Sandi lamban mendefentifkan.

’’Ini sudah ingin pembahasan APBD Perubahan 2018. Makanya segera didefentifkan dan ganti (mereka) yang tak bisa kerja. Hanura ini partai pendukung pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Kami ingatkan ini,’’ tegas Ongen.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu mengultimatum, Anies-Sandi jika dalam waktu 10 hari tidak mendefenitifkan pejabat dan mengganti yang tak produktif, Hanura DKI akan menjadi opsisi dengan serangan frontal.

"Jangan, sampai anggaran ada tak terserap secara baik akibat lamban kerja," ungkapnya.

’’Ini demi warga DKI. APBD untuk pembangunan. Kalau saja, belanja lansung masih 24 persen. Itu mengerikan,. Kami akan jadi oposisi sejati nanti. Kalau masih lemot,’’ tambah dia.

Dia menegaskan, langkah ini diambil bukan karena ada titipan pejabat atau proyek. "Hanura, Insya Allah tidak ada seperti itu. Kami hanya perihatin dengan warga yang mengadu. ’Pejabat juga takut mau jalankan program menggunakan APBD, kalau masih Plt,’’ ungkapnya.

Ongen menambahkan, Anies-Sandi juga harus mengevaluasi kinerja lurah Pisangan, Jakarta Timur karena menyusahkan warga. Seperti kasus adanya warga meninggal keluarga mengurus surat kematian susah.

’’Warga hampir serbu itu kantor. Akhirnya, urus di kelurahan Rawamangan, Jakarta Timur. Saya kembali, ingatkan segera serapan dinaikan dan plt di defenitifkan. Satu lagi, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Sudin SDA Jakarta Timur harus diganti karena lambat kerjanya,’’ tandasnya. (Alf)