Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 31 Jul 2018 - 16:31:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Mensos Idrus Minta Anggaran PKH Ditambah Rp 32 Triliun, DPR: Evaluasi Dulu Akurasi Datanya!

25idrus-marham-sekjen-golkar_20160102_135345.jpg.jpg
Mensos Idrus Marham (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Muhammad Sodik menyoroti amburadulnyadata penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimotoriKementerian Sosial (Kemensos).

Akibatnya, kata dia, hingga kini masih banyak masyarakat miskin yang belum merasakan secara langsung program PKH tersebut.

"Kami sekarang mempermasalahkan akurasi data (PKH). Masih banyak keluhan di lapangan, justru masyarakat yang lebih miskin tidak dapat bantuan atau tidak masuk daftar PKH," kata Sodik saat dihubungi TeropongSenayan, Selasa (31/7/2018).

Karenanya, dia meminta Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham melakukan evalusi totaluntuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan PKH ini.

"Kami minta (Mensos) mengevakuasi akurasi PKH dalam mengentaskan kemiskikan. Jangan sampai terus-terusan dapat PKH tapi tidak berubah," katanya.

Politisi Gerindra ini juga meminta Kemensos segera mengeluarkan data yang akurat perihal masyarakat yang berhak menerima PKH. Sehingga, jangan sampai dana PKH ini disalah gunakan.

"Penerima PKH harus ada dasar, evakuasi data harus akurat, agar tidak salah sasaran," tegas Sodik.

Diketahui, pemerintah melalui Kemensos berencana meningkatkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2019 mendatang. Bantuan tersebut akan ditingkatkan hingga hampir dua kali lipat.

Mensos Idrus Marham mengatakan, pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana untuk program PKH sebesar Rp 17 triliun.

Kemensos pun akan mengajukan penambahan anggaran pada 2019 mendatang sebesar Rp 32 triliun.

"Peningkatan dana PKH ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Karena ini untuk rakyat, kami yakin nantinya DPR akan menyetujuinya," kata Idrus. (Alf)

tag: #komisi-viii  #dpr  #kementerian-sosial  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Ridwan Tidak Buru-buru Buka Sekolah dan Pesantren, Mungkin Januari 2020

Oleh Rihad
pada hari Selasa, 02 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak buru-buru membuka sekolah dan pesantren di 15 wilayah zona biru. Berdasarkan wacana yang mengemuka, sekolah baru akan dibuka pada ...
Berita

Tak Edarkan Narkoba, Dwi Sasono Minta Rehabilitasi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Tidak ada indikasi aktor Dwi Sasono alias DS terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Demikian hasil penyidikan  Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. ...