JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Muhammad Sodik menyoroti amburadulnyadata penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimotoriKementerian Sosial (Kemensos).

Akibatnya, kata dia, hingga kini masih banyak masyarakat miskin yang belum merasakan secara langsung program PKH tersebut.

"Kami sekarang mempermasalahkan akurasi data (PKH). Masih banyak keluhan di lapangan, justru masyarakat yang lebih miskin tidak dapat bantuan atau tidak masuk daftar PKH," kata Sodik saat dihubungi TeropongSenayan, Selasa (31/7/2018).

Karenanya, dia meminta Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham melakukan evalusi totaluntuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan PKH ini.

"Kami minta (Mensos) mengevakuasi akurasi PKH dalam mengentaskan kemiskikan. Jangan sampai terus-terusan dapat PKH tapi tidak berubah," katanya.

Politisi Gerindra ini juga meminta Kemensos segera mengeluarkan data yang akurat perihal masyarakat yang berhak menerima PKH. Sehingga, jangan sampai dana PKH ini disalah gunakan.

"Penerima PKH harus ada dasar, evakuasi data harus akurat, agar tidak salah sasaran," tegas Sodik.

Diketahui, pemerintah melalui Kemensos berencana meningkatkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2019 mendatang. Bantuan tersebut akan ditingkatkan hingga hampir dua kali lipat.

Mensos Idrus Marham mengatakan, pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana untuk program PKH sebesar Rp 17 triliun.

Kemensos pun akan mengajukan penambahan anggaran pada 2019 mendatang sebesar Rp 32 triliun.

"Peningkatan dana PKH ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Karena ini untuk rakyat, kami yakin nantinya DPR akan menyetujuinya," kata Idrus. (Alf)