JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Partai Hanura versi Munaslub, Marsdya (Purn) Daryatmo berharap hubungan antara Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) dengan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat kembali membaik.
Hal tersebut menyusul adanya pernyataan OSO yang dinilai telah merendahkan kehormatan hakim MK.
Daryatmo mengaku, tak ingin masalah tetsebut justru menyulut rusaknya hubungan antar dua lembaga tinggi Negara DPD RI dan MK.
"Kalau ditanya bagaimana dampaknya dari pernyataan itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, pastilah tidak baik," ujar Daryatmo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/8/2018).
Daryatmo mengingatkan, di tengah kondisi bangsa yang 'panas' seperti ini, para petinggi negara sebaiknya berlaku dan berkata yang membuat ketenangan di tengah masyarakat. Bukan malah membuat keadaan semakin panas, apalagi ini menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.
"Lha, kalau antar lembaga tinggi negara saja terkesan tidak bisa saling menghargai dan menghormati, bagaimana dengan yang lain?. Tapi saya meyakini sebagai tokoh senior berpengalaman, beliau (OSO) sudah tahu kiatnya agar pernyataan itu tidak terlalu berdampak ke kehidupan berbangsa," imbuh Daryatmo.
Meski begitu, Daryatmo menyayangkan perkataan tersebut bisa keluar dari mulut OSO. Menurutnya, politisi sekaliber OSO tidak tepat mengatakan "MK itu goblok".
"Saya menganggap beliau sudah sangat paham akan ketatanegaraan. Bukankah beliau tokoh berpengalaman di bidang politik yang sudah cukup lama, dengan jabatan saat ini sebagai ketua lembaga tinggi negara, DPD RI, pastilah sudah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas," ujar dia.
Daryatmo pun berharap, dengan adanya somasi dari para hakim MK kepada OSO, membuat kesalahpahaman ini segera berakhir.
"Ya kita tunggu saja bagaimana jawaban atau respon dari pihak beliau (OSO)," katanya.
Sementara itu, soal keputusan MK yang melarang pengurus Parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD, Daryatmo menyambut baik dan menghargai sepenuhnya.
Menurut mantan Kepala Staf Umum TNI itu, keputusan MK itu bakal dapat mengembalikan marwah keberadaan DPD sebagai representasi daerah yang dulu pernah dilaksanakan oleh Utusan Daerah sesuai dengan amanat UUD 1945.
Diketahui, sebelumnya MK melayangkansomasi ke OSO karena merasa keberatan telah disebut ‘goblok’.
Pernyataan kasar OSO tersebut disampaikan ketika dirinya dimintai pendapat mengenai putusan MK yang melarang Caleg DPD berasal dari partai politik.
MK mensomasi Ketua DPD RIOSO terkait dengan pernyataannya di sebuah talk show pada programSapa Indonesia Pagidi Kompas TV, dengan tema “Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol” pada 26 Juli lalu.
Pasalnya, bagi MK pernyataan OSO dalam acara tersebut adalah sebuah penghinaan.
MK telah menyampaikan somasi tersebut pada Selasa (31/7/2018) kemarin, setelah para hakim MK mendengar isi rekamantalk showsecara keseluruhan.
Hasilnya, pernyataan tersebut memang sangat merendahkan kehormatan, harkat dan martabat hakim konstitusi.
MK akan menunggu respon dari OSO terkait surat keberatan tersebut. Jika nanti sudah ada respon, baru MK akan memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya.
Dalamtalk showtersebut, bagi MK, OSO telah mengeluarkan pernyataan yang bertendensi negatif. Salah satu kalimat yang ia lontarkan adalah, “MK itu goblok, karena tidak menghargai kebijakan yang telah diputuskan oleh siapa? Oleh KPU. Itu porsinya KPU bukan porsinya MK”.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan OSO saat ditanya mengenai pendapatnya terkait putusan MK yang melarang caleg DPD berasal dari partai politik. (Alf)
