JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para buruh akan berjalan kaki atau long march dari Surabaya ke Jakarta. Hal itu sebagai bentuk dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Long march sendiri mengambil start di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu kemarin (5/8/2018).
"Para buruh berharap, pada tahun 2019 nanti, akan terjadi pergantian presiden secara konstitusional melalui pemilihan umum. Dengan adanya pergantian presiden, buruh berharap ada perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada TeropongSenayan, Senin (6/8).
Oleh karena itu, terang Said, dalam longmarch, para pekerja akan menyuarakan isu terkait dengan masyarakat dan buruh.
Isu-isu tersebut, urai dia, adalah turunkan harga sembako, listrik, dan BBM; hapus outsourcing, tolak TKA China unskilled, sehat hak rakyat, semua jenis penyakit harus ditanggung BPJS Kesehatan termasuk katarak, persallinan, dan rehabilisatasi medis; tolak upah murah dan cabut PP 78/2015, lindungi ojek online dan akui sepeda motor sebagai angkutan umum; serta angkat guru honor dan tenaga honor sebagai PNS.
Menurut Said Iqbal, long march ini akan berakhir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2010.
“Di Jakarta, para buruh yang melakukan longmarch akan disambut 20 ribu buruh untuk kemudian bersama-sama mengantarkan Prabowo Subianto mendaftar sebagai Capres di KPU,” kata Said Iqbal.
Pria yang juga menjadi Presiden FSPMI ini menegaskan, bahwa keputusan KSPI untuk mendukung Prabowo Subianto merupakan hasil Rakernas KSPI pada akhir April 2018 lalu. Dimana keputusan Rakernas sejalan dengan keputusan Kongres KSPI yang mengamanatkan agar KSPI tidak apolitis dan terlibat dalam proses pemilihan presiden, legislatif, maupun DPD.
"Dukungan buruh terhadap Prabowo Subianto dideklarasikan di Istora Senayan pada saat May Day di hadapan puluhan ribu buruh," katanya.
Pertimbangan memilih Prabowo Subianto adalah, karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut bersedia menandatangani kontrak politik dan berkomitmen untuk menjalankan Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepultura).
Di samping itu, para buruh menilai kebijakan Presiden Joko Widodo selama ini kurang berpihak pada kaum buruh. “Jadi merupakan hal yang wajar jika para buruh pada 2019 nanti menghendaki pergantian pesiden secara konstitusional,” pungkas Said Iqbal.(yn)
