JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik angkat suara terkait manuver PKS yang minta jatah kursi DKI-2menggantikan Sandiaga Uno, yang mengundurkan diri.

Taufik minta PKS sabar dan tidak tidakmempertontonkan sedang memburu jabatan.

Dia juga mengaku tidak sependapat dengan klaim PKS yang serta merta minta posisi wakil gubernur.

Taufik menilai, klaim semacam itu sama saja PKS seperti sedang mempertontonkan bagi-bagi jabatan.

Taufik tidak setuju jabatan dibagi-bagi. Karena menurut dia, kondisi seperti itu akan melahirkan pragmatisme politik yang hanya berorientasi pada bagi-bagi kekuasaan.

"Sabar dong PKS, sudah kayak pemburu jabatan saja. Memangnya jabatan itu apa? dibagi-bagi begitu? Memangnya kita sedang bagi-bagi jabatan?" ujar Taufik saat dihubungi, Sabtu (11/8/2018).

Wakil Ketua DPRD DKI ini menjelaskan, PKS tidak otomatis mendapatkan posisi wakil gubernur. Sebab, penentuan posisi tersebut tetap harua mengikuti ketentuan yang berlaku.

Taufik menegatakan, ketentuannya adalah DPRD DKI Jakarta menjadi penentu akhir pengisi jabatan wagub tersebut.

"Jadi, ini (posisi Wagub) bukan berdasarkan bagi-bagi jabatan. Kita tidak sedang melakukan itu. Tergantung nanti pilihan DPRD siapa," terang Taufik.

Selain itu, Taufik juga tak mengelak bahwa namanya juga diusulkan menjadi kandidat wakil gubernur yang disiapkan partai Gerindra.

Namun, diakui Taufik, hal ini tidak akan diurus dalam waktu dekat.

"Saya mungkin diusulkan jadi kandidat karena saya ketua DPD Gerindra DKI. Tapi itu nanti pada waktunya. Kan baru kemarin Pak Sandiaga mundur dan diantarkan ke KPU," ucap Taufik.

"Makanya, sabar dulu. Pak Anies saja tidak mengeluh jabatan wakil sementara kosong, sistem di Pemprov juga tidak mempersoalkan itu," Taufik menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebut partainya seharusnya dapat jatah untuk mengisi jabatan wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggal Sandiaga Uno.

Menurut Sohibul, secara aturan, yang bisa menggantikan posisi Sandiaga adalah kader PKS atau Partai Gerindra. Sebab, pengusung Sandi di Pilkada 2017 adalah dua partai tersebut.

"Tetapi tentu dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka (Partai Gerindra) memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub," ujar Sohibul.

Diketahui, pada gelaran Pilkada DKI 2017 lalu, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diusung oleh Gerindra dan PKS.

Anies didaulat menjadi Gunernur dari kalangan profesional. Saat itu, Anies baru saja reshuffle dari Kementerian Pendidikan di Kabinet Jokowi.

Sedangkan Sandiaga diplot untuk mengisi posisi Wakil Gubernur yang didorong oleh DPD Partai Gerindra DKI.

Sesuai aturan maka partai yang berhak mengusulkan pengganti Sandiaga adalah Partai Gerindra dan PKS. (Alf)