JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPR Fahri Hamzahmenilai, seharusnya aparat negara dan penegak hukum meletakkan pondasi teori dan cara berpikir yang benar dalam menanggapi gerakan aspirasi #2019GantiPresiden.

Hal itu, menurut Fahri, agar aparat tidak ditunggangi kepentingan rezim. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi yang kebebasan hak berpendapat merupakan segala-galanya bagi masyarakat.

"Saya khawatir kalau ini tidak dikomentari, ini akan menjadi gejala atau tren umum, bahwa aparatur kita menganggap peristiwa gerakan masyarakat sipil untuk menolak terpilihnya incumbent sebagai suatu gerakan yang ilegal padahal itu adalah opini," kata Fahri pada Minggu (26/8/2018).

Fahri mengatakan aspirasi gerakan #2019GantiPresiden harusnya dilawan dengan cara damai, bukannya datang ke bandara dengan melakukan pengadangan.

Dia pun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi pengadangan berbuntut pemulangan yang menimpa Neno Warisman di Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).

Pasalnya, aparat negara dan penegak hukum terkesan turut menghalangi gerakan #2019GantiPresiden yang diperjuangkan oleh Neno Warisman.

"Saya terus terang menghimbau kepada Presiden Jokowi, meskipun saya ragu karena saya tidak melihat beliau memimpin bangsa ini secara real, tapi saya ingin mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa pola Riau ini berbahaya sekali kalau dibiarkan," pungkasnya.

Diketahui, Neno Warisman berencana menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, pada Minggu (26/8/2018).

Dia tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehari sebelumnya, yakni Sabtu (25/8/2018) pada pukul 15.00 WIB. Namun, Neno tidak bisa keluar dari bandara meski sudah berada di dalam mobil. (Alf)