Refly Harun Dicopot Karena Kritisi Pemerintah, Begini Penjelasan PDI-P

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Politisi senior PDI-P Rahmat Nastion Hamka turut mengomentari pencopotan Refly Harun dari kursi empuk Komisaris Utama PT Jasa Marga. Refly baru saja diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Refly dicopot dari jabatannya diduga karena belakangan kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu cuitan Refly di akun twitter pribadinya baru-baru ini dianggap offside. 

"Menjadi netral itu tidak mesti selalu di tengah. Yang lebih penting, membenarkan yang dianggap benar dan mengkritik yang dianggap salah. Tentu sebatas pengetahuan yang kita punya," cuit Refly, Selasa (4/9/2018) lalu. 

Rahmat menilai, mestinya pakar Hukum Tata Negara itu menyampaikan kritik-kritiknya tidak ke publik.

Sebab, menurutnya, Refly merupakan salah satu bagian dari pemerintahan. Sehingga sekalipun ada hal yang dianggap tidak selaras sebaiknya bisa dibicarakan secara internal. 

"Dari dulu kan sifatnya (Refli kritis-red). Yang jelas kalau sudah jadi bagian dari pemerintah kalau ada sesuatu yang tidak cocok ya sampaikan di dalam internal," kata Rahmat kepada TeropongSenayan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (7/9/2018). 

"Nah, itulah perlunya beretika dalam berbangsa dan bernegara, kalau memang sudah dalam koalisi ya bicarakan di dalam saja. Jangan bicara di luar apalagi di Medsos, bukan tidak boleh, tapi sebaiknya diselesaikan di dalam lebih baik," tandasnya. (Alf)