Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 26 Sep 2018 - 10:42:26 WIB
Bagikan Berita ini :

Janji Tinggalah Janji, Jokowi Disebut Khianati Petani

11petani-2-390x250.jpeg.jpeg
Ilustrasi kondisi petani nasional yang semakin susah, akibat kebijakan impor beras pemerintah. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyayangkan sikap pemerintah yang terus mengimpor beras.

Dia mengatakan, hingga hari ini, silih berganti Menteri Perdagangan justru semakin membuka peluang impor yang mengakibatkan sebagian besar elemen bangsa mulai dari elit hingga masyarakat banyak mengeluh.

Hal tersebut, menurut Akmal, jelas melanggar janji kampanye Jokowi tentang kebijakan pangan. Dimana, Presiden Jokowi pernah berjanji untuk menyetop impor produk pangan, guna mendongkrak kesejahteraan para petani.

Akmal mengatakan, setiap awal tahun ia memberi masukan kepada pemerintah untuk mewaspadai segala tantangan-tantangan negara yang terberat agar diselesaikan secara bijak.

"Saya sangat berharap kepada pemerintah agar berjanji yang akan ditepati, yakni memajukan petani negeri ini maju dan berjaya," kata Akmal di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Peringatan itu terbukti saat ini adalah terkait tantangan energi, daya beli dan pangan.

Tiga hal tersebut hingga saat ini, pemerintah belum memberikan rasa puas, rasa nyaman dan rasa aman kepada masyarakat, sehingga rakyat merasa gelisah.

"Ketika petani maju dan berjaya, maka negara ini akan segera menemukan kedigdayaannya baik dimata rayat sendiri maupun di mata negara lain," ungkapnya.

Legislator PKS ini juga mengatakan bahwa hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) pada 24 September tahun itu, menjadi patokan sebagai peringatan Hari Tani

Nasional. Isu yang dibawa adalah hak kepemilikan atas tanah.

Namun, kata dia, jika dilihat hingga saat ini, turunan program perlindungan hak atas tanah tidak dilakukan secara komprehensif.

Misal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sudah disahkan hampir sepuluh tahun, tapi dampaknya minim. Lahan terus terkonversi tanpa ada upaya pengganti secara serius.

"Petani kita hanya ingin sederhana. Pemerintah hanya diminta menjamin, keterjangkauan harga, pendidikan murah dan jaminan kesehatan yang baik. Tiga hal ini masih menjadi keluh kesah petani kita, sehingga mereka belum mau dikatakan maju apalagi berjaya," jelasnya.

"Saya harap pemerintah mendengar aspirasi petani yang saya bawa ini sebagai awalan masukan penyampaian kepada Menteri Pertanian yang juga semoga diteruskan kepada Presiden," imbuhnya. (Alf)

tag: #komisi-iv-dpr  #kementerian-pertanian  #kementerian-perdagangan  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Terdampak COVID-19, OJK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

Oleh windarto
pada hari Minggu, 31 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperhatikan dampak COVID-19 yang relatif mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan, meski demikian kondisi stabilitas sistem ...
Berita

Guru Besar UNS: Indonesia Sudah Siap Masuk Tahun Ajaran Baru

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) Joko Nurkamto menilai Indonesia sudah bisa memulai pendidikan tahun ajaran baru 2020/2021 dalam situasi pandemi ...