JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, cara berpikir Presiden Joko Widodo keliru dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam aturan tersebut, masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi ke penegak hukum akan mendapat hadiah sebesar Rp 200 juta.

"Kalau begitu, kenapa tidak semua jenis kejahatan dan pelapor kejahatan diberikan insentif ya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

"Beri insentif Rp 200 juta bagi (pelapor) korupsi, beri insentif Rp 300 juta bagi pelapor narkoba, beri insentif Rp 500 juta bagi terorisme, beri insentif Rp 100 juta untuk pengerusakan fasilitas umum, beri insentif Rp 1 miliar untuk pencurian sember daya alam atau pengrusakan sumber daya alam, beri insentif begitu aja terus sampai negara bangkrut untuk membiayai rakyat yang saling lapor," jelasnya.

Di sisi lain Fahri menilai, kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakpahaman pemerintah menyelesaikan persoalan secara sistemik.

"Pemerintah tidak punya konsep tentang cara secara sistemik untuk mengatasi kejahatan. Pemerintah tidak mau mengambil pendekatan penguatan sistem di dalam mengatasi semua jenis kejahatan," tuturnya.

Menurut Fahri, PP ini merupakan bagian dari kampanye Jokowi. Dia pun meminta agar pihak penantang, dalam hal ini Prabowo Subianto dan timsesnya, bisa mengeluarkan pernyataan yang substantif menanggapi kebijakan Jokowi terkait PP ini.

"Itulah yang kita perlukan agar ada keaktifan di antara tim sukses dan calon, agar mereka bisa berdebat secara produktif," imbuhnya.(yn)