JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni Aksi 212 pada 2 Desember 2018 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, alumni 212 akan bersilahturahmi dengan sejumlah ulama dan tokoh aktivis yang pernah sama-sama berjuang membela agama Allah. Mereka juga berencana akan mengibarkan 1 juta bendera tauhid.
"Tahun ini akan kita kibarkan 1 juta bendera tauhid warna-warni. Ini bentuk keberagaman kita," kataJubir PA 212 Novel Bamukmin,Cikini, Jakarta Pusat (16/11/2018).
Dia juga menegaskan, bahwa agenda reuni tersebut akan rutin digelar setiap tahun siapa pun presiden yang memimpin Indonesia.
"Acara ini akan berlangsung setiap tahun siapa pun pemerintahnya kita akan gelar. Ini silahturahmi akbar antara ulama, tokoh aktivis yang peduli agama dan berjuang untuk agama," ujar Novel.
"Apalagi, tahun ini umat Islam sempat tersudut. Itu tujuan kami," sambungnya.
Novel kemudian menjelaskan cikal bakal yang melatarbelakangi Aksi 212 pada 2016.
Dia menyebut, aksi itu digelar semata untuk menuntut keadilan dari kasus penistaan agama yang menjadi noda perjalanan bangsa. Dimana, saat itu mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap telah melakukan penistaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Maidah 51.
"Gerakan ini sekarang menjadi wadah untuk mengontrol negara dan di era Jokowi ini sangat parah dan penista agama didukung sampai jungkir balik. Kita wajib kritisi itu, kita lawan," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif mengatakan reuni Aksi 212 sedang dipersiapkan.
Slamet menjabarkan Aksi 212 bulan depan tidak jauh berbeda dengan aksi pada 2016.
Dia mengatakan, sudah ada beberapa peserta aksi yang menyewa gerbong kereta sampai memesan tiket pesawat.
"Tidak beda jauh dengan 212 tahun 2016 dari berbagai provinsi sudah siap. Sudah ada yang sewa beberapa gerbong kereta. Sudah beli tiket pesawat, insyaallah kita silaturahim lagi, kita akan tausiah, zikir, sekaligus memperingati Maulid Nabi di hari Ahad, bulan Desember tanggal 2," kata Slamet di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018). (Alf)
