JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Pelaporan terhadap Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dinilai sebagai langkah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum dan prinsip demokrasi.
Meski tanpa survei, diyakini banyak masyarakat merasa terganggu dengan ajakan untuk mengonsolidasikan diri dalam upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
“Orang awam saja sangat mudah memahami ajakan itu. Karena disampaikan di muka umum dan direkam secara utuh, kontennya dengan cepat tersebar di media sosial. Ajakan tersebut sangat potensial ditafsirkan secara keliru dan dapat menimbulkan kegaduhan serta ketidaktertiban,” ujar Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay, Jumat (10/4/2026).
Ia menilai, jika aparat penegak hukum menelaah video tersebut, terdapat sejumlah potensi pelanggaran yang bisa dikaji lebih lanjut.
“Bisa saja dikaitkan dengan unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, hingga ajakan untuk menurunkan pemerintahan yang sah,” tambahnya.
Menurutnya, kebebasan berpendapat memang dijamin dalam demokrasi. Namun, apabila pernyataan yang disampaikan menimbulkan keresahan publik, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.
Karena itu, ia menegaskan pelaporan tersebut tidak boleh dianggap remeh dan harus diproses secara serius, mengingat semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
“Pihak kepolisian sudah seharusnya menindaklanjuti laporan ini agar penegakan hukum berlaku adil bagi semua pihak. Jangan sampai muncul kesan bahwa laporan terhadap aktivis tidak diproses,” tegasnya.
Di sisi lain, Saleh meyakini Presiden Prabowo tidak terlalu mempersoalkan pidato tersebut. Saat ini, Presiden dinilai lebih fokus pada berbagai agenda strategis nasional.
“Presiden tengah disibukkan dengan program swasembada pangan, pengembangan energi baru terbarukan, pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, serta program prioritas lainnya dalam Asta Cita,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika pun mengetahui hal tersebut, Presiden kemungkinan akan menanggapinya secara biasa.
“Kalaupun mengetahui, mungkin hanya disikapi dengan tenang. Bisa jadi hanya dianggap sebagai dinamika kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan,” pungkasnya.
