JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah menyebut usulan agar biaya haji menggunakan kurs dollar sebagai akal-akalan Kementerian Agama (Kemenag). Mestinya, Kemenag melakukan konsultasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), selaku bedan yang mengelola dana haji tersebut.

"Kemenag jangan omong ongkos lagi lah. Dia harus konsultatif dengan BPKH yang sudah kita bentuk," kata Fahri Hamzah ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Memang diakui politisi PKS itu, BPKH ini sebenarnya agak semi company, meski pun dia badan. Karena BPKH yang pegang uangnya sekarang, sehingga denganbegiotu tidak ada lagi uang di Kemenag.

"Nah, saran saya, Kemenag konsultasinya dengan BPKH. Saya berharap dengan adanya BPKH, tidak ada lagi kenaikan ongkos haji. Kenapa? Karena itu bisa ditalangi dulu oleh BPKH, kurs misalnya, talangin dulu oleh BPKH. Dan, BPKH harus cari akal, demi kemabikan dan kesejahteraan calon jemaah haji," tambahnya lagi.

Jadi, lanjut Fahri, jangan kemudian diputar-putar, karena kurs naik, maka pakai kurs dollar saja ongkosnya.

"Jangan ngakal-ngakalin rakyat. Sudah lah, kasih ke BPKH biar mereka yang cari akal bagaimana caranya membantu rakyat (jemaah calon haji) ini," cetusnya.

Memang diakui Fahri, kurs dollar lagi naik, tapikan uangnya banyak di BPKH, hampir 100 triliun. Karena itu, dana yang ada saat ini saja dikelolah dulu untuk meringankan beban rakyat.

"Jangan dibalik, dipakai dollar, nanti dirupiahkan ternyata naik. Wah iya kan karena dollar. Udah lah, jangan begitu lah sama rakyat. Iniorang maupergi haji uang pas-pasan rakyat kita itu," tegasnya.

Ditanya bahwa alasan karena negara tekor membayar selisih tersebut, Fahri malah mengatakan, makanya tujuan dibentuk nya BPKH itu supaya tidak tekor. Maka, biar BPKH yang bermanuver dengan menginveskan dananya ditempat yang baik supaya kenaikan kurs itu bisa diatasi dengan kenaikan keuntungannya BPKH.

"Suruh lah BPKH itu membeli bluechip-bluechip dong, beli saham-saham yang lagi bagus atau beli sektor-sektor yang lagi maju," kata politisi dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Pemerintah, tambah Fahri lagi, haris memberikan BPKH ini konsensi, dan bisnis-bisnis bagus yang mereka bisa kelola, sehingga keuntungan BPKH bisa melampaui kurs yang berkembang agar bebannya tidak jatuh kepada rakyat.

"Itu lah maksud dibentuknya BPKH. Untuk meringankan beban rakyat. Bukan kembali lagi bebannya ke rakyat. Ini lah pemerintah, suka terus mengganggu rakyat," ucap dia.

Termasuk soal alasan bahwa kenaikan itu agar ada peningkatan pelayanan di Arafah, Ketua Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR itu mengingatkan jangan setiap ada peningkatan mau dinaikan lagi biayanya. Sebab, orang itu ingin bayar kepada negara itu dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik.

"Sekarang ini ya misalnya, coba lah selesaikan isu-isu furodah itu. Karena furodah itu harusnya dikelola secara transparan. Itu kan luar biasa ongkos haji pakai furodah. Tapi kan memang banyak orang kaya yang mau bayar, tapi jangan negara nggak adapat apa-apa dong. Atur supaya negara dapat dari situ," pintanya.

Bahkan dirinya mengusulkan, furodah dan sebagainya itu yang kelola BPKH. Termasuk berapa jatah Indonesia dari Pemerintah Saudi, untuk haji-haji yang spesial itu, mengingat furodah ituada pasar, yang sebagian bisnis itu ada perjalanan dan kenyamanan yang ada pasarnya kan.

"Nggak masalah itu. Tapi jangan jatuhnya kepada rakyat yang ngantri 20 tahun, ngantri 15 tahun. Kasihan lah orang-orang itu, dari muda ngantri sampai tua baru bisa pergi haji. Nah, jadi yang mau bayar furodah oke, nanti ini mensubsidi melalui BPKH," pungkas Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Lukaman Hakin Saifuddin mengusulkan kenaikan biaya haji 2019 sebesar 43 dollar AS atau sekitar Rp 622.000 (kurs 1 dollar AS = Rp 14.480) per jemaah. Ia mengatakan, usulan kenaikan muncul lantaran ada tiga hal yang menyebabkannya naik, yang salah satunya terkait pesawat untuk jemaah haji.

Lukman mengungkapkan ada kenaikan harga avtur di pasaran minyak dunia. Hal lainnya, karena Pemerintah Arab Saudi hendak meremajakan bus-bus yang digunakan jemaah haji Indonesia untuk berpindah dari kota-kota yang menjadi lokasi ibadah haji.

"Karena itu, Pemerintah Arab Saudi akan menaikkan ongkos penggunaan bus-bus tersebut," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia berecana menyediakan air conditioner (AC) di tenda-tenda yang digunakan untuk wukuf di Arafah. Dengan asumsi kenaikan biaya tersebut, pemerintah mengusulkan penetapan biaya ibadah haji sebesar 2.675 dollar AS per jemaah.

"Sebenarnya kenaikan itu riilnya itu bisa sampe 143-148 dollar AS. Tapi, kami kemudian mencoba menyeimbangkan dengan indirect cost-nya sehingga kenaikan yang harus dibayar oleh jemaah itu hanya 43 dollar AS," ujar Lukman.

Namun, lanjut Lukman Hakim, ini baru usulan dari Kemenag dalam pembicaraan pendahuluan yang tentu nanti akan dibahas mulai besok di Panja yang tentu sangat dinamis sampai kemudian kami menyepakati berapa biaya haji yang paling rasional untuk 2019.(yn)