JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara mengingatkan agar pemerintah dan pengusaha tidak abai terhadap tuntutan yang disuarakan kaum buruh dalam perayaan May Day, Jumat (1/5/2015) yang berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Dikatakan Dewi, demi produktivitas ekonomi nasional, pemerintah harus mampu mengakomodir aspirasi buruh serta meningkatkan kesejahteraannya.

"Tanpa buruh kegiatan perekonomian nasional tidak mungkin bisa berjalan baik," kata Dewi kepada TeropongSenayan, Sabtu (2/5/2015).

Anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan, beragam tuntutan yang disampaikan kaum buruh harus dipandang sebagai manifestasi perjuangan buruh untuk menggapai kesejahteraan hidup secara layak dan bermartabat.

Oleh karena itu, beragam tuntutan yang disuarakan kaum buruh, baik penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya, pemberlakuan jaminan sosial, maupun penolakan upah murah memerlukan perhatian serius dari pengusaha termasuk dukungan pemerintah.

Kalangan Pengusaha (Apindo), lanjut Dewi, tidak boleh bersikap antipati terhadap gejolak aksi buruh di tanah air. Mereka harus merespon aspirasi yang diperjuangkan kaum buruh.

Selain itu, Dewi juga menyayangkan keengganan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan beberapa rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR terkait tenaga kerja outsourcing.

Menurutnya, BUMN yang notabene perusahaan milik pemerintah justru tidak menjalankan sebagaimana kesepakatan paniitia kerja (panja) Komisi IX DPR RI dengan menteri BUMN yang saat itu masih Dahlan Iskan.

"Sampai saat ini perusahaan-perusahaan BUMN belum melaksanakan kesepakatakan tersebut. Sebaiknya pemerintah jangan memberi contoh yang tidak baik," ungkap Dewi.

Oleh karena itu, Dewi berpesan, agar pemerintah segera menyelesaikan masalah outsourcing. "Jangan sampai nanti para pengusaha di sektor swasta mengatakan, pemerintah saja tidak melaksanakan kok (panja outsourcing), apalagi kami yang swasta," sindir Dewi.

"Saya berharap, menteri BUMN saat ini, Ibu Rini Soemarno bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," tandasnya. (iy)