JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Membengkaknya utang sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun ini menjadi sorotan sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.

Anggota Komisi VI Darmadi Durianto mengatakan, di tengah pemerintah giat mencicil utang dengan susah payah, justru di lain pihak dibebani kinerja sejumlah BUMN yang menumpuk utang.

"Pemerintah berjibaku menyelesaikan utang dengan jerih payah. Kita akan serius meneliti penyebab utang BUMN-BUMN bertambah banyak. Apa apa saja yang mereka kerjakan selama ini untuk menurunkan utang," kata dia di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Menyikapi kondisi utang BUMN, ujar Darmadi, Komisi VI akan intensif mempelajari berbagai langkah serius. Terutama menjalankan hak pengawasan.

"Kita juga akan mempelajari struktur utang dan juga bagaiamana debt equity ratio-nya. Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat, jadi kudu dipertanggungjawabkan kepada rakyat," kata Darmadi.

Adapun, BUMN yang memiliki utang cukup tinggi di antaranya PT Pupuk Indonesia, PT Taspen, PT Waskita Karya, PT Pertamina dan PT PLN.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat jumlah utang para perusahaan pelat merah meningkat 132,92 persen dari 2.263 triliun rupiah pada 2016 menjadi sekitar 5.271 triliun rupiah per September 2018.

dari jumlah utang tersebut, sekitar 62,81 persen merupakan utang dari BUMN sektor keuangan, yakni mencapai 3.311 triliun rupiah. Komponen utang dari para perusahaan jasa keuangan itu didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 74 persen.

Sementara, utang dari BUMN sektor non keuangan sebesar 1.960 triliun rupiah. Dari total utang BUMN non keuangan tersebut, kontribusi utang terbesar sekitar 27,7 persen disumbang oleh perusahaan sektor kelistrikan mencapai 543 triliun rupiah.(yn)