JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera melakukan pembayaran utang dan menyelesaikannya tanpa melakukan pinjaman lagi.
Hal itu diutarakan Bamsoet terkait utang riil total empat bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp2.448 triliun per September 2018.
Menurut Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara, porsi utang pemerintah maksimal hanya 60% dari PDB.
"Saya minta Kementerian BUMN untuk melakukan kajian terhadap kemampuan BUMN yang ada, baik dalam hal peningkatan kinerja maupun kemampuan untuk membayar pinjaman utang," kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (5/12/2018).
"Jangan sampai jatuh tempo pembayaran karena akan dikenakan sanksi, baik terhadap pembayaran bunganya mau pun terhadap pinjaman pokoknya," tambahnya.
Wakil Ketua Bidang Pratama Partai Golkar ini juga mengharapkan, Kementerian BUMN dapat meningkatkan pengawasan terhadap utang BUMN, serta mengelola keuangan BUMN agar sesuai dengan prinsip transparan dan good corporate governance.
Sehingga BUMN yang memiliki utang tidak akan mengalami gagal bayar dan dapat melunasinya tepat waktu.
"Harus lakukan klasifikasi terhadap BUMN yang dinilai kurang mampu dalam mengelola manajemen dan pembayaran utang, agar dapat melakukan merger dengan BUMN yang mempunyai kapabilitas yang lebih baik," tegasnya.
Perlu diketahui, per triwulan III 2018, jumlah dana pihak ketiga (DPK) empat bank BUMN adalah sebesar Rp2.448 triliun.
Bank BRI memiliki total liabilitas Rp1.008 triliun yang terdiri dari DPK sebesar Rp873 triliun dan utang berbunga perusahaan sebesar Rp135 triliun. Bank Mandiri memiliki liabilitas Rp997 triliun yang terdiri dari DPK sebesar Rp831 triliun dan utang berbunganya sebesar Rp166 triliun.
Bank BNI memiliki total liabilitas sebesar Rp660 triliun terdiri dari DPK senilai Rp549 triliun dan utang berbunga perusahaan sebesar Rp111 triliun, dan Bank BTN memiliki liabilitas Rp249 triliun yang terdiri dari DPK senilai Rp195 triliun dan utang berbunga sebesar Rp54 triliun. (ahm)
