Berita

Demo di KPU, Hanura Minta OSO Dimasukkan dalam DCT

Oleh Bara Ilyasa pada hari Kamis, 20 Des 2018 - 18:23:55 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

12IMG-20181220-WA0061.jpg.jpg

Ratusan kader Hanura demo di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). (Sumber foto : )

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ratusan kader Hanura menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). Mengenakan berbagai atribut dan bendera partai, massa menuntut KPU RI menjalankan putusan PTUN.

Mereka mengendus aroma konspirasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) disebut menjadi target dari konspirasi tersebut.

Perwakilan Hanura yang terdiri dari 34 Ketua DPD sempat diterima staf KPU RI. Namun mereka tidak puas karena berharap bertemu langsung dengan Ketua dan Komisioner KPU sedangkan semua pimpinan KPU tengah berada di luar kantor. 

Ketua DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani mempertanyakan keengganan KPU RI dalam menjalankan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan OSO menjadi bukti. 

Menurutnya, ada upaya menyingkirkan OSO dari nama daftar calon tetap (DCT) DPD RI.

“Kenapa KPU bandel, bebal tidak mau laksanakan putusan PTUN ini?. Kami yakin sejak awal ada aroma bau busuk bahwa KPU sudah berpolitik. KPU sudah terlibat konspirasi politik,” ujar Benny di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

“Kami paham persis target konspirasi politik ini adalah ketum kami Pak Oesman Sapta, untuk disingkirkan dan tidak tercatat menjadi peserta pemilu, calon perseorangan DPD RI,” imbuhnya.

Sebelumnya, OSO memenangkan sengketa pencalegannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan putusan PTUN No:242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, KPU diperintahkan mencantumkan nama Oesman Sapta ke dalam DCT.

Menurut Benny, KPU berkewajiban menjalankan putusan tersebut. Pasalnya putusan tersebut bersifat final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lainnya dalam perkara tersebut.

“Ini adalah putusan hukum yang harus dihormati KPU sebagai penyelengara pemilu. Yang putusan PTUN itu bersifat final and binding. Yang tidak bisa ditafsir bahkan tak bisa diupayakan banding,” tegas dia.

Hanura mengancam akan memperkarakan secara pidana komisioner KPU jika tidak kunjung menjalankan putusan PTUN. Benny mengatakan akan segera memproses laporan hukum melalui Baresrim Polri.

“Kami ingin KPU diisi orang-orang bersih independen berperilaku bersih bukan  tindakan-tindakan kotor, kemudian terlibat konspirasi politik kekuatan dan order dari kekuatan politik luar,” pungkas Benny. (Alf)

tag: #partai-hanura  #kpu  

Bagikan Berita ini :