JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Banyak klaim keberhasilan pembangunan pemerintah tak sesuai kenyataan atau bertolak belakang dengan rencana awal yang dijanjikan.

Pemerintah tak punya road map yang jelas, karena orientasinya menjadikan pembangunan hanya etalase politik. Padahal pembangunan adalah kewajiban bagi pemerintahan manapun, bukan prestasi.

"Prestasi itu kalau blue print yang direncanakan dapat direalisasikan dan akhirnya menstimulus ekonomi," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Jakarta, Rabu (2/1/2019).

"Semula, pemerintahan Presiden Joko Widodo berapi-api menggulirkan jargon Revolusi Mental, namun bahkan sebelum genap empat tahun jargon itu telah lenyap diganti klaim pembangunan infrastruktur fisik," tambahnya.

Fadli melanjutkan, klaim pembangunan infrastruktur juga sering kali mengambil hasil-hasil pembangunan dari pemerintahan terdahulu atau hasil pemerintah provinsi dan kabupaten.

"Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka sebenarnya keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Ahmad Heryawan, tapi kini diklaim seolah hasil pemerintah pusat sekarang. Padahal pembangunan itu sudah dimulai pada periode lalu dengan menggunakan sebagian besar dana APBD," jelasnya.

"Begitu juga dengan jargon pembangunan Poros Maritim. Pemerintah pernah berbusa-busa memperkenalkan konsep tol laut, tapi yang dibangun justru tol berbayar di darat. Itupun, banyak dibiayai oleh utang yang kini membebani keuangan BUMN," tegasnya.(plt)