Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 05 Feb 2019 - 12:33:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi VIII Sebut Biaya Ibadah Haji 2019 Tidak Naik

tscom_news_photo_1549344786.jpg
Pelaksanaan ibadah haji (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong meminta kepada Kementerian Agama RI agar tetap meningkatkan jaminan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi jemaah Haji Indonesia.

Menurutnya, ketidaknaikan biaya ibadah Haji tahun ini jangan diasumsikan dengan tidak ada peningkatan pelayanan terhadap jemaah.

"Meskipun biaya tidak naik, tetapi pelayanan harus maksimal. Karena ini bagian dari tanggung jawab negara dan juga DPR untuk memberi yang terbaik bagi rakyat," kata Ali Taher di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan bahwa negara memiliki dana yang lebih dari cukup, yang sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Sampai akhir tahun 2018 lalu, jumlah dana Haji secara keseluruhan termasuk Dana Abadi Umat (DAU) mencapai Rp 113 triliun.

Dengan angka yang sebesar itu, sambung Ali Taher, bila ada kenaikan, itu masih dalam batas yang sangat wajar dan sangat rasional.

Mungkin saja tahun mendatang kenaikan atau bahkan penurunan biaya Haji bisa saja terjadi tergantung kemampuan pengelolaan anggaran oleh BPKH.

"Komitmen yang kita bangun sekarang ini adalah untuk rakyat. Jemaah haji kita kebanyakan dari desa, dari buruh, tani dan nelayan, sehingga ketidaknaikan ini sangat berarti sekali buat mereka," tegas legislator dapil Banten itu.

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama RI telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 biaya operasionalnya rata-rata sebesar Rp 35.235.602. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan dari BPIH tahun 2018.

"Di luar dugaan kita bahwa hampir seluruh fraksi-fraksi sangat memberikan persetujuan ini, tanpa ada tekanan tekanan psikologis maupun politis. Bahwa ini benar-benar menunjukkan kerja umat, kerja kebangsaan, sekaligus kerja ibadah yang kita lakukan bersama-sama," tutur Ali Taher.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra menuturkan terkait perekaman data biometrik yang dianggapnya merupakan salah satu titik rawan dalam penyelenggaraan ibadah Haji.

Ali menambahkan, perekaman biometrik tahun lalu berjalan lancar karena biometrik tidak menjadi syarat pembuatan Visa.

"Kami minta dengan sangat, agar Kementerian Agama mendesak Kerajaan Arab Saudi agar pembuatan biometrik tidak dikaitkan dengan Visa seperti halnya tahun yang lalu. Sehingga semua yang sudah kita siapkan dengan baik itu bisa kembali baik seperti tahun yang lalu," paparnya. (ahm)

tag: #haji  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pedoman MUI Sholat di Masjid, Wudhu di Rumah dan Tak Boleh Salam-salaman

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 03 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memberikan ketentuan baru saat menjalankan salat berjamaah di masjid untuk menyesuaikan new normal. Salah satu aturannya ...
Berita

Menag Batalkan Ibadah Haji, DPR: Waiting List Akan Semakin Panjang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, keputusan Menag Fachrul Razy yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun anggaran 2020 sama saja mencoreng citra ...