JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Beragam problem hoaxs dan berita bohong masih terus mewarnai kontestasi Pilpres 2019. Bahkan, bukan tidak mungkin masalah ini tetap akan berlangsung hinggapasca Pilpres17 Aprilnanti.
Selain itu, selama tahapan pemilu lima tahunan sekarang,banyak juga problem mendasar dan menjadi kegelisahan nasional yang menyangkut komitmen dan implementasi ideologi bangsa Indonesia.
Demikian disampaikan Kristiya Kartika alumni Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) saat membuka Diskusi Terbatas bertajuk "Antisipasi Kondisi Pasca Pemilu 17 April 2019: Perspektif Kepentingan Rakyat" di The Founding Fathers House, Jl. Prapanca No. 101, Jakarta Selatan,Rabu (6/2/2019).
"Ada indikasi lahirnya konflik kepentingan antar pendukung Capres-Cawapres, yang dipicu bukan hanya soal politis tapi juga ada di inspirasi konflik ideologis," ungkap Kristiya Kartika yang juga Ketua Lembaga Pengkajian dan Pendidikan Swadaya Nasional (LPPSN).
Diskusi yang dipandu oleh Suryo Susilo ini dihadiri sekitar 30 orang. Tampak hadir juga narasumberAgustanzil Sjahroezah alias Ibong,yang tak lain adalahcucuPahlawan Nasional H.Agus Salim.
Dalam paparannya, Ibong menyampaikan bahwa Indonesia sudah Merdeka selama 73 tahun, namun kenyataannya belum sepenuhnya berdaulat.
Realitas ini, kata dia, memunculkan indikasi bahwa kemartabatan bangsa terkoyak oleh adanya dugaan Intervensi asing. Sehingga akibatnya seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 ini, yakni adanya polarisasi dalam kehidupan Bangsa dan di kehidupan Masyarakat.
"Saya heran dan prihatin kaum intelektual ikut-ikutan terpolarisasi, alumni Perguruan Tinggi ini mendukung capres 01 Sedangkan yang lain mendukung Capres 02. Mestinya itu tidak perlu terjadi" tutur Ibong.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi peserta diskusi, Prasetyo. Dia mengemukakan bahwa pasca Pilpres 2019 perlunya sebuah upaya membangun Gerakan Indonesia Bersatu sebagai suatu aktivitas untuk memperteguh nilai-nilai Persatuan dan Nasionalisme yang berlandaskan pada Pancasila, serta juga menghadirkan kembali garis-garis Besar Haluan Negara.
Sehingga dengan adanya GBHN sebagai landasan operasional pembangunan yang baku sehingga tidak mudah di Intervensi asing atau pihak lain yang bisa menghambat kemajuan Negara.
Sementara itu, Reza alumni GMNI yang hadir di acara diskusi ini, mengatakan bahwa dalam Pilpres 2019 ini, disinyalir ada permainan bipolarisasi yang diduga di kondisikan oleh pihak-pihak yang menghendaki NKRI pecah. Ada narasi menakuti-nakuti, narasi konflik senantiasa ditebarkan agar rakyat tidak berdaulat dalam menentukan pilihannya.
"Kita jangan terjebak dengan narasi bipolarisasi, namun kita narasikan hal mencerdaskan agar suara rakyat berdaulat atas pilihan politik," tandas Reza.
Diskusi ini kemudian diakhiri dengan persamaan persepsi untuk sama-sama memperteguh komitmen menyelamatkan masa depan kedaulatan bangsa dari narasi konflik yang bisa menegasikan kemartabatan bangsa Indonesia. (Alf)
