Opini

Mengolah APBN untuk Dongkrak Elektabilitas

Oleh Miftah H. Yusufpati (Wartawan Senior) pada hari Rabu, 13 Mar 2019 - 20:56:42 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1552486349.jpg

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

BERSYUKURLAH para Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Insyaallah, gaji bakal naik 5%. Kenaikan itu bakal dibayar sebelum Pemilu. Asyiknya, kenaikan itu dihitung mulai Januari. Jadi seluruh PNS bakal menerima rapelan pada bulan politik itu. 

Kita tentu berharap kenaikan gaji yang baru dibayar menjelang pemilihan presiden ini tidak mengecoh para abdi negara. Gaji para PNS adalah duit rakyat. Soal ini tidak terkait dengan presiden yang kini bersiap bertarung untuk merebut jabatan periode keduanya. 

Kekhawatiran akan “mengecoh” ini cukup beralasan. Dradjad Wibowo juga menerjemahkan hal yang sama. “Bernuansa politis,” ucap anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga ini. Dradjad hanya menyoal soal timing yang dipilih sang petahana. Soalnya, beberapa proyek, seperti peresmian jalan tol trans Sumatera, juga dikebut untuk memenuhi syahwat Jokowi. "Kenaikannya gaji PNS kita dukung. Tapi timing-nya itu lho, mbok ya jangan vulgar," cetus Dradjad. 

Program kenaikan gaji PNS merupakan salah satu upaya memperkuat birokrasi pemerintahan. Karena itu, seluruh fraksi di DPR RI, termasuk yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga mendukung program tersebut. "Prabowo dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa gaji aparat perlu dinaikkan. Itu sesuai dengan salah satu syarat utama tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, yaitu birokrasi/pemerintahan yang kuat dan bersih," papar Dradjad.

Jika kita menilik angka-angka APBN 2019 harusnya kita tidak perlu kaget. Dalam APBN itu sudah tercermin bahwa Jokowi sudah menyiapkan diri untuk bertarung sejak tahun lalu. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, jauh-jauh hari –yakni saat masih dalam bentuk Rancangan APBN-- sudah mencium gelagat itu. Bhima menyorot meroketnya dana bansos dalam anggaran itu yang mengesankan pemerintah mencari-cari alasan meningkatkan dana bantuan sosial pada RAPBN 2019. Di situ terlihat bahwa Jokowi ingin mengambil suara elektoral di daerah.

Penerima dana transfer daerah dan dana desa nilainya Rp832,3 triliun atau naik 8,62% dibanding tahun sebelumnya yang cuma naik 1,4%. Kenaikan kali ini cukup signifikan di APBN.

Data-data resmi pemerintah juga menunjukkan, pada APBN 2019 pemerintah menetapkan anggaran bantuan sosial sebesar Rp103,24 triliun. Anggaran tersebut rencananya akan dipergunakan untuk pelaksanaan program prioritas seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Anggaran yang ditetapkan pemerintah tersebut naik 74,84% dari anggaran tahun ini sebesar Rp77,26 triliun. 

Toh, DPR tak keberatan dengan angka-angka tahun politik itu. Hanya saja, ya itu tadi, seperti dibilang Dradjad. Mengapa semua harus diesksekusi menjelang pilpres. Jadi sangat vulgar. Cara ini jelas sebagai upaya menarik suara elektoral kaum mustadafien. 

Wajar saja jika ada pihak pendukung Prabowo-Sandiga yang kecut melihat angka-angka tersebut. Pada 2019 sesuai instruksi Presiden Jokowi program PKH naik dari Rp19,3 triliun menjadi Rp32,65 triliun. Selain itu, dalam APBN 2019, pemerintah menetapkan anggaran melalui JKN bagi warga miskin atau PBI BPJS Kesehatan ialah sebesar Rp26,7 triliun dengan target sasaran 96,8 juta peserta. 

Itu belum termasuk dana desa dan dana kelurahan yang juga bisa digunakan untuk mengendalikan perangkat desa. Tahun ini dana desa mencapai Rp70 triliun dan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun. 

Kecurigaan dana desa sebagai alat untuk mengendalikan perangkat desa bukannya tanpa dasar. Pada acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ancol, Jakarta, 20 Februari 2019 lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyinggung soal kaitan dana desa dengan Jokowi di hadapan para kepala desa. Saat itu Tjahjo meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri dan mengajarkan sebuah yel-yel. "Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi," kata Tjahjo. Dan para kepala desa pun mengikuti ajakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Hal itu pula yang membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bereaksi keras. Fahri menuding Tjahjo Kumolo membohongi publik. Soalnya, dana desa sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sampai di sini, kita masih ingat bahwa  apa yang dilakukan Jokowi menggunakan APBN untuk mengungkit elektabilitas juga dilakukan pendahulunya. Hanya saja, saat ini benar-benar vulgar dan terang benderang. Pada tahun 2008, Presiden SBY menaikkan anggaran bantuan sosial dari sebesar Rp57,74 triliun, menjadi Rp73,81 triliun pada tahun 2009. Kala itu, komponen dengan porsi terbesar yaitu bantuan langsung sekolah/lembaga/guru Rp43,94 triliun. 

Jelang Pilpres 2009, pemerintahan SBY juga kembali menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah dilakukannya pada awal masa menjabat. Bantuan sebesar Rp3,81 triliun tersebut disalurkan dalam waktu dua bulan. Akhirnya, SBY kembali menjabat sebagai presiden untuk periode kedua pada tahun yang sama. Pada 2009, total dana bantuan sosial mencapai Rp73,81 triliun.

Jika laku semacam ini terus dilestarikan, rasanya sulit bagi rakyat negeri ini untuk menikmati pemilu yang jujur dan adil. Siapa pun petahana, dia akan mengulang hal seperti itu. Abraham Lincoln, negarawan Amerika Serikat (Presiden AS 1809-1865) bilang, “Hampir semua orang dapat menanggung kemalangan, tapi jika Anda ingin menguji watak manusia, coba beri dia kekuasaan.” Lalu, Goenawan Mohamad, budayawan, juga bilang: “Tak banyak orang yang menganggap kekuasaan sebagai borgol, lebih banyak yang melihatnya sebagai gelang emas yang bisa bikin orang iri.” (*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #apbn  #pilpres-2019  

Bagikan Berita ini :