JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Capres dan Cawapres nomor 02,Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmenmembuat kebijakan publik berbasis data. Salah satu cara yang akan ditempuh yakni menjadikan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik sebagai sumber data utama.

Litbang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika mengatakan, dalam lima tahun terakhir sering kali pemerintah mengambil kebijakan tanpa dasar pemikiran yang kuat. Akibatnya, pemerintah punseringkebijakan-kebijakannyadirevisi atau disesuaikan ulang.

"Sering terjadi impor pangan, banyak masyarakat ditolak berobat di rumah sakit, itu semua terjadi karena kesemerawutan data. Prabowo-Sandi punya komitmen yang jelas terhadap pengambilan kebijakan yang berbasis data," kata Harryadin dalam diskusi Integrasi e-KTP, Kartu Sakti Revolusi 4.0 di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Harryadin mengatakan, salah satu upaya yang akan ditempuh Prabowo-Sandi adalah memperbaiki carut marut data kependudukan. Berbekal data kependudukan yang akurat, Prabowo-Sandi akan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak efisien atau bahkan menyusun program-program baru yang dibutuhkan masyarakat.

"Ini yang akan menjadikan pembeda dari pemerintahan saat ini. Pemerintahan ke depan akan bener-bener menjalankan pemerintahan yang bersifat smart governance, bahwa kebijakan itu tidak bisa lagi didasari kepentingan-kepentingan saja atau oleh insting," kata Harryadin.

Haryadin memastikan, saat Prabowo-Sandi mendapatkan mandat dari rakyat pada 17 April 2019, keduanya akan membuat kebijakan yang betul-betul bermanfaat oleh rakyat.

"Oleh karena itu, tanggal 17 April nanti saat Prabowo-Sandi terpilih, kita akan melihat pemimpin yang akan mengambil kebijakan berbasis data secara ilmiah dan menggunakan hati nurani ketika memutuskan untuk mengambil kebijakan tersebut," imbuh Harryadin. (Alf)