JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kurang dari sebulan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019, media sosial (medsos) kian rame.Medsos menjadi akses semua kalangan dalam menebar narasi politik yang bertujuan menarik simpati publik agar ikut bergabung mendukung kandidat tertentu dengan berbagai cara, termasuk dengan menyerang dan menghujat lawan politik.
Namun, aksi saling hujat antar-pendukung dikhawatirkan akan semakin meningkat dalam beberapa hari ke depan. Bukan mustahil juga berkembang menjadi konflik horizontal.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet)mengakui, bahwa penyelenggaraan Pilpres 2019 kali ini berbeda dengan dengan Pilpres sebelumnya.
Perbedaan itu juga terjadi pada masa kampanye yang sangat lama, sehingga situasi ini mendorong adanya ruang untuk melakukan sosialisasi yang seringkali lepas kontrol. Akibatnya tanpa disadari memicu timbulnya konflik, padahal sejatinya pemilu ini pesta Demokrasi.
Demikian disampaikan Bamsoet pada acara Silaturahmi Nasional Anak Bangsa bertema "Pemilu Mempersatukan Bangsa", di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
"Demokrasi bukan untuk ajang gagah-gagahan, melainkan mempersatukan dan memperkuat tali persaudaraan. Kontestasi Pemilu Serentak 2019 (pileg dan pilpres) harus jadi momentum pemersatu bangsa, bukan seperti percintaan, sehingga enggak perlu bawa perasaan sampai tersinggung dan "baper"," kata Bamsoet.
"Mari kita tunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak yang merupakan pertama kali di dunia," sambung Bamsoet.
Sementara itu, Ketua Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB),Suryo Susilo menyebut, untuk mengantisipasi konflik di masyarakatdiperlukan upaya bersama untuk mendinginkan suhu politik yang semakin memanas dan sekaligus mengingatkan serta meneguhkan kembali deklarasi kampanye damai kepada para peserta Pemilu dan masyarakat.
Menurut dia, apabila terjadi perselisihan antara Peserta Pemilu 2019, sebaiknya segera diselesaikan dan diupayakan untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah sebelum membawa ke ranah hukum.
"Di masa kampanye terbuka yang masih 20 hari lagi, KPU atau Bawaslu dapat memfasilitasi pertemuan berkala antara TKN Jokowi-Ma"ruf Amin dengan BPN Prabowo Sandi, untuk membahas masalah aktual yang terjadi di lapangan untuk diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu menunggu selesai Pemilu dan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan," paparnya.
Ditegaskan Susilo, pemilu adalah pesta demokrasi bukan perang demokrasi. Oleh karenanya, seperti halnya pesta, pemilu seharusnya menyenangkan seperti pesta, bukan malah menakutkan.
"Kalau perlu, pada saat hari pencoblosan, yang merupakan hari libur nasional, di setiap TPS dengan dikoordinir RT/RW dibuat suasana dan jamuan seperti layaknya pesta rakyat. Jadi walau berbeda pilihan, tidak perlu menjadikan masyarakat terbelah dan silaturahmi warga terputus," jelas Susilo.
Acara diskusi ini dihadiri hadir juga pimpinan DPR, Wantimpres, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, KPU, Bawaslu, perwakilan TKN Jokowi-Ma"ruf Amin, perwakilan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Polri dan TNI, perwakilan partai politik, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. Ada juga sejumlah tokoh pelaku sejarah diantaranya Sayidiman Suryohadiprodjo dan Hary Tjan Silalahi.
Silaturahmi Nasional Anak Bangsa ditutup dengan penandatanganan Pernyataan Bersama "Pemilu Mempersatukan Bangsa" oleh Ketua DPR RI dan Ketua FSAB, yang diikuti penandatanganan oleh Dirjen Polpum Kemendagri, KPU, Bawaslu, TKN Jokowi-KH Ma"ruf Amin, BPN Prabowo-Sandi dan para peserta Silaturahmi. (Alf)
