JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pasca pelaksanaan Pilpres 2019, Capres petahan Jokowi akan mengirim utusan untuk menemui penantangnya Prabowo Subianto. Desas-desus yang beredar menyebutkan, utusan itu adalah Luhut B. Pandjaitan.

Keinginan Jokowi itu selain sebagai sinyal kepanikan juga dinilai berbahaya dan mengancam demokrasi. Penyelenggaraan pilpres yang diwarnai dengan berbagai kecurangan yang terang benderang dinilai tidak bisa diselesaikan lewat kompromi.

Demikian disampaikan aktivis senior Jumhur Hidayat, di Jakarta, Sabtu (20/4/2019) malam.

"Saya meminta agar Prabowo menunda pertemuan itu sampai ada pengakuan telah terjadi banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Bagi saya, pemilu kali ini bukan lagi soal Prabowo dan Jokowi atau soal BPN dan TKN, tapi ini sudah menjadi ancaman terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat,” kata Jumhur.

Menurut Jumhur yang juga mantan Kepala BNP2TKI, saat ini sedang ada gelombang perlawanan dari civil society terhadap apa yang disebutnya sebagai para pembajak demokrasi.

"Kita sudah tidak perduli lagi soal Prabowo atau Jokowi. Kita harus menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Karena itu siapapun yang telah mengkhianati suara rakyat harus bertanggung jawab bila tidak ingin dilibas oleh gelombang perlawanan rakyat,” sambungnya.

Jumhur juga berpesan, jangan mengira rakyat bisa dengan mudah dibodohi atau ditipu karena sekarang zaman sudah berubah penuh dengan keterbukaan.

"Sekecil apapun kejahatan terhadap suara rakyat dengan mudah kita ketahui. Karena itu maka insyaflah, rakyat tidak akan tinggal diam,” tegas Jumhur. (Alf)