Opini
Oleh Hersubeno Arief (Wartawan senior dan pemerhati publik) pada hari Minggu, 21 Apr 2019 - 17:01:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Cek Fakta: Jokowi Sudah Kalah?

tscom_news_photo_1555840915.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

Setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan hasilquick count, publik banyak yang bertanya “Prabowo itu sebenarnya menang atau kalah?”

Pertanyaan itu bukan hanya datang dari satu dua orang, namun jumlahnya jutaan. Ya benar jutaan. Ini bukan hyperbola, melebih-lebihkan. Tapi itulah fakta sebenarnya. Publik bisa merasakan Prabowo menang, tapi mereka bingung, kok lembaga survei kompak menyatakan Jokowi yang menang.

Benar,quick counthampir semua lembaga survei menyatakan Jokowi menang. Dia unggul atas Prabowo dengan selisih antara 7-9 persen. Sebaliknya Prabowo mengklaim berdasarkanreal countinternal, dia unggul dengan perolehan suara 62 persen.

Siapa yang benar? Melihat hitungan internal tim Prabowo maupunquick countkita bisa mengambil kesimpulan Prabowo menang. Sampai KPU selesai menyelesaikan perhitungan suaranya, kita bisa dengan tegas menyatakan “secara de facto Prabowo menang.”

Mari kita cermati data. Bila menggunakan data perhitungan internal Paslon 02, sudah tidak diragukan lagi Prabowo dinyatakan menang.

Bagaimana denganquick count? Hasilnya juga sama saja. Kendati mayoritas lembaga survei merupakan pendukung Paslon 01, Prabowo menang dan Jokowi kalah.

Semua lembaga survei menyatakanJokowimenang dengan margin antara 7-9 persen. Tidak perlu diperdebatkan. Secara ilmiah selama iniquick countterbukti akurat.Margin error(tingkat kesalahannya) hanya plus minus 1 persen. Tapi mereka hanya memotret hasil akhir. Hasil pada saat pilpres. Mereka tidak melihat proses sebelumnya. Proses pemilu yang sangat curang.

Sebagai konsultan paslon 01,quick countadalah salah satu bagian terpenting dari instrumen kecurangan itu. Tugas mereka memberi legitimasi atas kecurangan, sekaligus mematahkan perlawanan para pendukung Prabowo.

Dengan adanyaquick countkecurangan mendapat legitimasi ilmiah, karena selama ini metode tersebut memang terbukti akurat. Moral para pendukung Prabowo langsung runtuh.

Mereka tidak semangat lagi mengawasi kecurangan, apalagi melaporkan. Pertempuran sudah selesai. Mereka kalah.

Pada saat itulah skenario kecurangan tahap akhir bisa berlangsung secara sempurna. Hasil penghitungan suara bisa disesuaikan denganquick count.Syukur kalau angkanya bisa digelembungkan sampai setidaknya mendekati angka publikasi survei sebelumnya, Jokowi unggul di atas 25 persen.

Klaim “kemenangan” Jokowi dengan selisih hanya 7-9 persen sesungguhnya adalah kekalahan awal Jokowi. Dengan berbagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif ternyata mereka hanya bisa mendongkrak angkanya sebesar itu.

Hal itulah menjelaskan mengapa wajah Jokowi dan para petinggi TKN terlihat sangat murung dan tegang. KalimatJusuf Kalla“ yang penting Bapak sudah menang,” tetap tidak bisa mengibur dan menghalau kegalauan Jokowi.

Mereka tahu, bahwa mereka sudah kalah. Secarade factorakyat sudah tidak menghendaki lagi Jokowi. Belum lagi fakta bahwa Jokowi hanya menang di beberapa provinsi.

Sekali lagi kalau kita gunakan data_quick count, Jokowi hanya menang kurang dari separuh jumlah propinsi. Ada yang menyebut 16, 15, bahkan hanya 13 provinsi.

Yang lebih parah Indobarometer menyebut di Aceh Jokowi hanya mendapat 17, 12 persen dan di Sumatera Barat hanya 9,12 persen. Jokowi hanya kuat di Jateng, Jatim, Bali, NTT, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur, di luar Sulawesi dan sebagian Kalimantan.

Data-data ini menunjukkan pemilih di lebih separuh dari provinsi di Indonesia tidak lagi menghendaki Jokowi. Kalau dia tetap dipaksakan menjadi pemenang, maka dia akan menjadi presiden yang tidak punya basis legitimasi. Padahal azas utama dalam negara demokrasi adalah legitimasi secara politik.

Khusus untuk Indonesia, karena latar belakang penduduknya secara etnis, dan agama sangat beragam, basis representasi sangat-sangat diperlukan. Tidak cukup hanya keunggulan suara secara akumulatif.

Jangan sampai muncul anggapan Jokowi Presiden hanya untuk rakyat Jateng, Jatim —di luar Madura— dan wilayah dengan mayoritas penduduk non muslim.

Jangan sampai muncul gerakanHe’s not my president!Jokowi bukan presiden saya seperti yang pernah terjadi di AS, bahkan Singapura. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi, harus dicegah.

Karena itu sejak awal para Bapak Pendiri Bangsafounding fatherssangat mementingkan azas keterwakilan etnis, agama dan golongan. Hal itu tercermin dari bunyi UUD 45. Prinsip pemenang mengambil semuathe winner take allsangat berbahaya. Bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang dengan susah payah kita bangun.

Kecurangan yang terencana

Kalau kita mau melihat dengan kacamata yang jernih. Mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Kita pasti bisa melihat dengan kasat mata, pemilu kali ini sejak awal sudah didesain secara curang.

Apapun caranya, Jokowi harus menang. Kelangsungan jabatan Jokowi sangat penting untuk menjaga kepentingan bisnis dan politik para oligarki.

Kelompok oligarki aliasdeep state, negara dalam negara inilah yang selama ini mengendalikan Jokowi. Mereka sangat khawatir bila Prabowo menjadi presiden, semua kong-kalikong,hanky pankyyang selama ini berjalan mulus di balik layar, dibongkar habis.

Karena itu skenario yang dirancang sejak awal sudah sangat jelas :Prabowo tidak boleh menjadi presiden!

Secara garis besar skenario mengalahkan Prabowo terbagi dua:

Pertama, pembunuhan karakter terhadap Prabowo. Isu lama didaur ulang. Mulai dari pelanggaran HAM, penculikan aktivis, pemarah Dll. Yang terbaru adalah isu Prabowo didukung oleh kelompok Islam radikal dan akan mendirikan khilafah bila terpilih menjadi presiden.

Isu daur ulang dengan mudah dimentahkan. Namun isu Islam radikal dan khilafah tampaknya cukup berhasil menakut-nakuti non muslim, Islam moderat dan abangan.

Dataexit pollsmenunjukkan kelompok non muslim dan mayoritas etnis Cina, suaranya solid mendukung Jokowi. Sedang muslim moderat, termasuk NU suaranya juga solid ke Jokowi. Untuk kalangan NU, selain faktor Ma’ruf Amin, isu khilafah dan larangan tahlil jika Prabowo terpilih cukup efektif.

Kedua, kecurangan. Faktor ini sudah dirancang jauh hari sebelumnya. Mulai dari DPT invalid sebanyak 31 juta dan kemudian menyusut menjadi 17,5 juta, sampai pengerahan aparat keamanan, birokrasi, penggelontoran dana bansos, dan dana-dana CSR dari BUMN.

Para pengusaha juga dikerahkan untuk mengarahkan dan mengintimidasi para karyawannya agar memilih Jokowi.

Kecurangan ini mendapat sentuhan akhir pada saat menjelang, pada hari pemilihan, dan pada proses perhitungan suara.

Pencoblosan ratusan ribu surat suara atas nama paslon 01 di Malaysia, banyak pemilih di dalam dan luar negeri yang tidak bisa memilih, pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS, mengubah form C1, “kesalahan” input data di KPU, kertas suara dibawa lari, kertas suara dibakar dan berbagai modus lainnya, sampai hilangnya TPS di daerah yang diidentifikasi menjadi pendukung 02.

Berdasarkan laporan dari petugasnya Bawaslu menyatakan ada ribuan TPS yang petugasnya tidak netral. Di medsos video petugas TPS mencoblos sendiri kertas suara atas nama Paslon 01 bertebaran sangat banyak. Begitu juga dengan pengubahan hasil suara C1 sebagai dokumen resmi penghitungan suara.

Skenario curang inilah yang menjelaskan mengapa Jokowi wajahnya terlihat tegang dan murung ketika menyaksikan hasilquick count. Jokowi secarade factosudah kalah. Tinggal menunggu secarade jure.

Dia bahkan sudah jauh-jauh hari tahu akan kalah ketika menyaksikan kampanyenya selalu sepi. Para pendukungnya susah payah harus mengumpulkan massa. Kalau toh berhasil mengumpulkan massa, banyak diantara mereka yang berani terang-terangkan mengacungkan salam dua jari. Salam kemenanganPrabowo!

Kita tinggal menunggu hasil uji nyali KPU. Apakah hati nurani mereka berpihak kepada rasa kebenaran masyarakat pemilih, atau tetap mengabdi kepada kepentingan penguasa? end (*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #pilpres-2019  #jokowi  #prabowo-subianto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Opini Lainnya
Opini

In Prabowo We Trust" dan Nasib Bangsa Ke Depan

Oleh Syahganda Nainggolan
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya kemarin di acara berbuka puasa bersama, "Partai Demokrat bersama Presiden Terpilih", tanpa Gibran hadir, kemarin, ...
Opini

MK Segera saja Bertaubat, Bela Rakyat atau Bubar jalan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) segera bertaubat. Mumpung ini bulan Ramadhan. Segera mensucikan diri dari putusan-putusan nya yang menciderai keadilan masyarakat.  Di ...