Oleh Alfin Pulungan pada hari Sabtu, 15 Agu 2020 - 06:48:59 WIB
Bagikan Berita ini :

GMNI: Jika Pemerintah Ngotot Omnibus Law Disahkan, Masyarakat Harus Demo LagiĀ 

tscom_news_photo_1597430870.jpg
Ketua DPP GMNI, Maman Silaban (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Maman Kurniawan Silaban, menyeru masyarakat sipil menolak pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menyusul sikap DPR yang menyatakan akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

Dalam Sidang Tahunan MPR yang digelar Jumat (14/8), di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan lembaganya berjanji menyelesaikan seluruh RUU yang terdapat dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021. Salah satu RUU yang akan dikebut adalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Kalau pemerintah masih ngotot ingin memaksakan untuk mengesahkan segera RUU Ciptaker ini tanpa koreksi terhadap poin-poin krusial yang menjadi catatan dari pelbagai elemen yang menyuarakan kritikan dan analisisnya, maka sudah sepatutnya massa dari elemen tersebut bersatu padu untuk menyuarakan Penolakan terhadap RUU Ciptaker ini," kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8).

Kendati Puan menyebut penyelesaian seluruh RUU dalam daftar Prolegnas 2020 tersebut akan dilakukan secara transparan dan hati-hati, namun Maman berpandangan apa yang disampaikan Puan bertolak belakang dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Hal itu, kata Maman, bisa dilihat dari maraknya penolakan kaum buruh hingga masyarakat sipil terhadap RUU Cipta Kerja. Presiden dan DPR sendiri selama ini berjanji akan membahas beleid tersebut dengan merangkul aspirasi masyarakat.

Namun, jika hal itu ternyata terbukti dilanggar menyusul ucapan Puan tersebut, Maman mengatakan masyarakat sipil harus kembali turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah dan DPR mempertemukan seluruh kepentingan tripartit yang bersinggungan dengan RUU Cipta Kerja.

Maman menjelaskan banyak hal yang menjadi catatan bagi GMNI terhadap Omnibus Law, salah satunya di sektor lingkungan tentang environmental sustainability atau Keberlanjutan dari Lingkungan.

"Poin krusial menurut saya soal enviromental sustainability yang pemerintah abaikan dalam RUU Ciptaker ini bisa dilihat pada BAB VIII tentang pengadaan lahan, pemerintah meng-Omnibus Law kan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dimana pemerintah menyisipkan diantara pasal 19 dan pasal 20 poin 19 A, B dan C, yang mana pada poin ini pemerintah ingin memberikan kemudahan untuk mendapatkan izin pembangunan dengan meniadakan lagi persyaratan mengenai: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kawasan hutan dan pertambangan, kawasan gambut/sempadan pantai dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Ini yang kedepan bisa menjadi malapetaka bagi keberlanjutan lingkungan kita." paparnya.

Menurut Maman, dengan adanya syarat AMDAL saja banyak dijumpai kasus kerusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan, baik itu swasta maupun BUMN. Apalagi, kata dia, jika syarat AMDAL sendiri ditiadakan.

"Ini analisiss sederhana mengenai poin krusial yang menurut GMNI wajar bila Omnibus Law Cipta Kerja ini menuai banyak kritikan dari berbagai pihak" katanya.

tag: #ruu-ciptaker  #omnibus-law  #gmni  #buruh  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Sebut Pencopotan Karena G30-S PKI, Istana Sebut Gatot Nurmantyo Kebablasan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 23 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menepis tudingan Gatot Nurmantyo soal pencopotan jabatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai panglima ...
Berita

Kuasa Hukum Bantah Dakwaan JPU: Pinangki Tidak Terima Uang 500.000USD

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kuasa Hukum, Dr Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H Sirna Malasari membantah dakwaan JPU menerima uang sebesar USD 500.000 dari Joko Soegiarto Tjandra (JST) untuk ...