Berita
Oleh Jihan Nadia pada hari Selasa, 07 Mei 2019 - 15:15:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Di Raker DPD RI, Mendagri Tegaskan Tak Pernah Intervensi Petugas Pemilu 2019

tscom_news_photo_1557216932.jpeg
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI, di Gedung Nusantara V komplek MPR/DPR di Jakarta, Selasa (07/05/2019). (Sumber foto : TeropongSenayan/jihan.dok)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN ) --Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan evaluasi dukungan dan fasilitasiPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pada Pemilu 2019 dalam rapat kerja bersama Komite IDPD RI, di Gedung Nusantara V komplek MPR/DPR di Jakarta, Selasa (07/05/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo menegaskan, bahwa Pemerintah tidak pernah melakukan intervensi atas tugas dan kewenangan penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Secara prinsip, Pemerintah tidak ada sedikitpun melakukan intervensi atau ikut campur dengan tugas kewenangan KPU. Pemerintah dalam hal ini Kemendagri hanya pada tahap menyerahkan DP4 pada 17 Desember 2017, adapun penyusunan DPT sepenuhnya diserahkan haknya kepada KPU," tegas Tjahjo.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, diatur bahwa penyusunan dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam konteks ini, Pemerintah melalui Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Pemilu bertugas menyusun Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan oleh Mendagri kepada Ketua KPU pada Desember 2017.

Selain itu, Tjahjo juga menjelaskan bantuan dan fasilitas yang dipersiapkan Pemerintah dalam penyelenggara Pemilu termasuk fasilitas dalam pelaksanaan kampanye terkait dengan penetapan zona kerawanan Pemilu.

“Bahwa bentuk bantuan dan fasilitas yang dipersiapkan oleh Pemerintah dan personil pada sekretariat BPK, Bawaslu dan Kecamatan pada TPS, kemudian kegiatan lain sesuai pelaksanaan seperti penyediaan sarana, pelaksanaan sosialisasi termasuk Kemendagri dalam pelaksanaan kampanye Pemilu memang sudah dipersiapkan zona-zona untuk deteksi dininya secara keseluruhan kita update (perbaharui). Ada beberapa daerah yang pengiriminan logistiknya terlambat bisa kita pahami bukan kesalahan KPU tapi juga karena letak geoografis, namun secara keseluruhan bisa teratasi,” kata Tjahjo.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 306 yang mengamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum dan keamanan pada pelaksanaan kampanye serta tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksana kampanye Pemilu. Sementara pada Pasal 341 dan 345 Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta memberikan bantuan distribusi logistik serta kendaraan operasional.

Kesuksesan Pemilu Serentak 2019 tak hanya didukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saja, namun ditopang oleh Polri, TNI, BIN, Linmas yang berperan dan menjamin keamanan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 pada saat hari H pencoblosan.

“Semuanya lancar karena adanya keterpaduan dari apa yang dikerjakan oleh Pemerintah dan Pemda apa yang dikerjakan oleh Polri yang di-backup TNI, BIN, Linmas, sangat terpadu dan terorganisir lancar. Menkopolhukam juga secara intens terus memantau dan melakukan langkah-langkah yang menjadikan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik,” terang Tjahjo.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 351 mengamanatkan adanya penanganan Trantib dan Keamanan serta Penugasan 2 (dua) personil Linmas per-TPS, sementara pada pasal 440 Undang-Undang yang sama juga mengamanatkan adanya Pemantau pelaksanaan Pemilu untuk menjamin Kelancaran Pelaksanaan Pemilu serta mendukung Penyelenggara.

Selain itu, Pemerintah juga mengucapkan bela sungkawa atas banyaknya petugas KPPS, Anggota TNI dan Polri, serta Pengawas Pemilu yang gugur selama pelaksanaan Pemilu 2019. Meski demikian, Tjahjo menegaskan Pemerintah telah memberikan penghargaan adan mempersiapkan anggaran sebagai bentuk apresiasi.

“Selain suksesnya Pemilu, kita juga patut berduka atas banyaknya petugas KPPS, Pengawas Pemilu dan petugas dari unsur Kepolisian dan TNI yang gugur dalam melaksanakan tugas pada Pemilu 2019. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyediakan dukungan anggaran, juga mempersiapkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka adalah petugas yang penuh tanggung jawab ikut mensukseskan Pemilu 2019,” pungkasnya. (Alf)

tag: #kementerian-dalam-negeri  #tjahjokumolo  #pemilu-2019  #kpu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Polda Metro Jaya Dalami Konstruksi Perkara OTT KPK di Kemendikbud

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Selasa, 26 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  melakukan OTT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dugaan pungutan liar berupa permintaan ...
Berita

Di Jawa Barat Tidak Ada Wilayah Zona Hijau, PSBB Belum Dilonggarkan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan di Jawa Barat ada 5 level, level paling parah 5 hitam tidak ada, merah ada 3 (wilayah), kemudian 19 (wilayah) sudah kuning ...