Berita
Oleh pamudji pada hari Rabu, 15 Mei 2019 - 10:22:12 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Sepakat Bentuk TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019

tscom_news_photo_1557890532.jpg
Pertemuan AMP-TKP dengan pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/5/2019) (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pertemuan silaturahmi antara tim Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (14/05/2019), melahirkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya, perlunya segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019.

Sejak berlangsung Pemilu pada 17 April hingga Selasa 14 April 2019, tercatat sebanyak 604 orang petugas Pemilu telah meninggal dunia. Mereka meninggal dunia secara beruntun dari hari ke hari. Jumlah terbanyak terjadi di Jawa Barat 131 orang, diikuti Kalimantan Selatan sebanyak 66 orang, Jawa Timur 60 orang, Jawa Tengah 44 orang, dan lain-lain.

Pembentukan TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 tersebut dimaksud bukan untuk mencari kesalahan siapa pun, tetapi untuk mencari penyebab kematian mereka yang tak terbantahkan berdasarkan bukti-bukti jelas dan valid. Hal ini sekaligus dimaksud untuk menepis berbagai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai penyebab kematian mereka.

Salah satu tokoh Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 Din Syamsuddin mengakui, Tim Gabungan Pencari Fakta yang diusulkan agar segera dibentuk tersebut dimaksud agar masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas terkait kematian ratusan petugas Pemilu 2019.

"Jika tidak clear soal kematian mereka, itu akan menjadi dosa warisan dan beban sejarah bagi bangsa kita," kata Din yang mantan Ketua Umum Muhammadyah dan Ketua Pengarah AMP-TKP. "Jika itu tidak jelas, sampai kapun pun peristiwa kematian itu akan dikenang dalam sejarah sebagai tragedi demokrasi pertama di dunia," ujar Din dalam siaran pers yang diterima teropongsenayan, Rabu (15/5/2019)

Din berpendapat, meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas Pemilu dan pihak keamanan, adalah kejadian luar biasa. Menurutnya, fenomena tersebut tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dunia internasional mulai menyorot kasus kematian yang tidak biasanya tersebut.

Itu sebabnya, pihaknya mendesak agar DPR mendorong Pemerintah segera membentuk TPF yang independen bersama masyarakat sipil. Menurut Din, tim ini mesti dibentuk oleh negara dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan medis maupun tokoh masyarakat, sehingga hasilnya dipercaya dan tidak digugat.

Salah tugas TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 adalah menyingkap penyebab kematian para petugas Pemilu, di antaranya dengan melakukan otopsi.

"Tidak ada cara lain. Itu perlu dilakukan supaya jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan. Negara harus segera hadir. Khawatir kalau negara tidak hadir, ini akan menjadi hiruk-pikuk," katanya. (plt)

tag: #pemilu-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Terdampak COVID-19, OJK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

Oleh windarto
pada hari Minggu, 31 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperhatikan dampak COVID-19 yang relatif mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan, meski demikian kondisi stabilitas sistem ...
Berita

Guru Besar UNS: Indonesia Sudah Siap Masuk Tahun Ajaran Baru

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) Joko Nurkamto menilai Indonesia sudah bisa memulai pendidikan tahun ajaran baru 2020/2021 dalam situasi pandemi ...