Oleh Ferdiansyah pada hari Sabtu, 05 Okt 2019 - 14:13:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah: Buzzer Politik di Medsos Urusan Bawaslu

tscom_news_photo_1570259637.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantaramenjelaskan bahwa aktivitas buzzer di media sosial selama masa kampanye diatur oleh lembaga penyelenggara Pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Rudiantara mengatakan saat ini terdapat dua golongan buzzer. Pertama kelompok pertama merupakan buzzer resmi yang terdaftar di KPU, sementara yang kedua merupakan buzzer yang tidak terdaftar di lembaga tersebut.

"Buzzer resmi yang terdaftar di KPU, itu subjek Bawaslu," kata Rudiantara saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).

Sementara itu, bagi buzzer yang tidak terdaftar konten yang mereka unggah akan dinilai apakah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tidak.

"Selama tidak melanggar UU ITE, tidak masalah. Kalau melanggar UU ITE, penindakannya berdasarkan UU ITE," ucap Rudiantara, menegaskan seperti dikutip antara.

Sementara, ketika masa tenang menjelang Pemilu pada 14-16 April, aktivitas buzzer resmi akan merujuk pada peraturan yang berlaku dari KPU dan Bawaslu. Aktivitas buzzer yang tidak resmi tetap mengacu pada UU ITE.

Sebelumnya, Kominfo meminta platform media sosial untuk tidak menayangkan iklan kampanye di media sosial selama masa tenang menjelang Pemilu 17 April, yang akan dimulai pada 13 April nanti.

Kementerian meminta platform media sosial segera menurunkan iklan kampanye yang ditemukan saat masa tenang. Jika tidak diturunkan, Kominfo akan memberikan sanksi administratif bagi platform yang melanggar. (Alf)

tag: #kemenkominfo  #pemilu-2019  #bawaslu  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
Berita

23 Lansia Meninggal Setelah Divaksin Buatan Pfizer

Oleh
pada hari Sabtu, 16 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setidaknya 23 orang Norwegia meninggal setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 buatan Pfizer/BioNTech. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak berwenang pada hari Kamis ...
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Jumlah Nakes Minim, Pemerintah Diminta Beri Perhatian dan Insentif Lebih

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 16 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS Sukamta menyatakan, prihatin adanya lonjakan tiap hari jumlah pasien positif yang hadirkan rekor baru setiap harinya.  Setelah pada ...
Berita

WHO: Bukti Sudah Divaksin Bukan Syarat untuk Perjalanan Internasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Meski orang sudah divaksin, bukan berarti bebas bepergian. WHO bahkan tidak menyarankan bukti vaksinasi COVID-19 atau kekebalan sebagai syarat untuk perjalanan ...