Opini
Oleh Braham Maya Baratullah  pada hari Jumat, 17 Mei 2019 - 14:04:26 WIB
Bagikan Berita ini :

Resolusi untuk Polarisasi Rakyat Pasca Pilpres 2019

tscom_news_photo_1558076666.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

Pesta demokrasi 2019 telah usai, sekaligus sebagai bukti kekuatan politik bangsa yg mengedepankan pemilih untuk meyakini pilihannya. Sejak berlangsungnya pra hingga pasca coblosan pd 17 April 2019 silam semakin mengkristal polarisasi rakyat hingga lepas pengumuman kelak pd 22 mei mendatang, namun hal ini bukan soal siapa yg menjadi Presiden? tapi jauh dari itu Rakyat sudah lebih dulu melegitimasi pilihannya dan yakin memiliki Presiden yg tidak harus sesuai dengan hasil Pilpres dari KPU.

Pendukung 01 sudah jelas, begitu juga 02 sudah jelas memiliki Presiden pilihannya. Mereka memiliki keyakinan yg bisa jadi mengalahkan konstitusi "syah" dan akan membentuk polarisasi rakyat, presiden 01 dan presiden 02 yg diakui masing-masing. Jika hal ini, akan berlangsung pd dampak psikis Rakyat maka yg terjadi adalah ketidak-harmonisan hidup untuk saling berdampingan, menghargai, bahkan sampe tingkat tidak mau bekerjasama. Keadaan seperti ini akan menjadi boomerang bangsa karena sejatinya, bangsa adakarena memiliki psikis perasaan masyarakat yg sama untuk saling menghargai dan terwujud kerjasama demi membangun bangsa.

Polarisasi Rakyat dalam kepemilikan presiden, sangat jelas terasa mulai dari Medsos, misal konten WA dr seseorang pasti sdh bisa di klaim: "ini pendukung 01 atau 02"dan begitu seterusnya, hingga yg paling berbahaya adalah sampe pada kehidupan realbukan sekedar medsos dunia maya, tp dalam kehidupan nyata bahkan menjadi jurang pemisah dan tidak mau bekerjasama antar anak bangsa. Mereka tidak sadar bahwa kenyataan hidup ini bukan sekedar argumentative belaka, atau memenangkan sebuah opini dalam persoalan Pilpres, tapi jauh dari itu bahwa kepentingan bangsa jauh lebih penting bagi kehidupan untuk saling berdampingan dan bekerjasama membangun peradaban masyarakat yg damai dan tetram serta terwujudnya perekonomian yg dapat menghidupkan rakyat. Inilah yg harus dikedepankan bukan sekedar kemenangan ego dalam argumen bahkan hny sekedar kekuatan medsos.

Untuk itu polarisasi ini perlu mendapatkan resolusi yg tepat, dan dapat diterapkan dalam kehidupan bahkan medsos sekali pun. Pertamakita perlu kesadaran bahwa pendukung 01 maupun 02 semuanya adalah manusia yg dibentuk dan lahir dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga langkah selanjutnya akan makin mudah, keduasilakan pendukung 01 tetap solid begitu juga 02, tapi keduanya memiliki niat yg kuat untuk memperbaiki dan memajukan Negara Indonesia, meski masing-masing pendukung blm bisa menerima dan disatukan. Ketiga, baik pendukung 01 dan 02 kembali pada pemahaman Pancasila sebagai warisan luhur fanding fatherbangsa, yg harus terus dijaga. Keempat, medsos harus dijadikan penyemangat dan silakan maksimalkan hingga ada konflik pun, tp ingat hanya di medsos. Kelima,segera sadar bahwa kedua kubu memiliki keluarga, saudara, sahabat, yg secara psikis-sosiologis lebih kuat drpd perbedaan pilihan politik. Maka, dalam alam demokrasi dgn hadirnya kehidupan bahkan medsos sekalipun, wajar jika penuh perbedaan bahkan konflik, namun yg lebih utama kesadaran resolusi polarisasi dgn 5 hal tersebut, harus dijadikan untuk meminimalisir konflik di antara anak Bangsa. Allahu"Alam

Salam Damai
RMK, YK. 17.05.19 (*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #jokowi  #pilpres-2019  #prabowo-subianto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Menagih Janji Bersih-bersih Menteri BUMN

Oleh Fadli Zon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
pada hari Rabu, 15 Jul 2020
Ketika dilantik menjadi menteri tahun lalu, Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir berjanji akan melakukan bersih-bersih di kementeriannya. Sebagai orang swasta, ia berjanji akan ...
Opini

"Hati-hati Meliberalisasi Pasal 66" tentang Outsourcing

Aktivis Sosial Denny Siregar komplain data pribadinya dibuka ke publik oleh seseorang yang diduga karyawan Telkomsel. Setelah dilapor ke polisi, ternyata yang membocorkan data adalah pekerja ...