Berita
Oleh Jihan Nadia pada hari Sabtu, 18 Mei 2019 - 10:25:05 WIB
Bagikan Berita ini :
Soal Kematian Ratusan Petugas KPPS

Din Syamsuddin: Presiden Harus Bersuara

tscom_news_photo_1558149905.jpeg
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (Sumber foto : ist)

SOLO(TEROPONGSENAYAN)— Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomentar tentang kematian ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu.

“Saya belum membaca dan mendengar secuil ungkapan keprihatianan. Menurut saya, Presiden Jokowi dan jajarannya harus bersuara, jangan hanya diam, karena diam itu membuka peluang kecurigaan,” ujar Din di Solo,Jawa Tengah. Jumat (17/05/2019).

Din juga mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait hal itu.

“Kakau mau sekarang bentuk tim TGPF. Sebab, kalau ni di diamkan saja, maka akan terus berkembang dan jadi saling curiga, hal itu nggak bagus untuk bangsa, ” kata Din.

Jika TGPF dibentuk,lanjut Din, maka pelru segera dilakukan otopsi guna mencari penyebab kematian.

"Bagusnya diotopsi. Kalau nggak bisa semua, ya beberapa lah. Supaya bisa tahu apa yang terjadi, betulkah karena kelelahan,” jelas Din.(plt)

tag: #pemilu-2019  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...